Dua nama yang belakangan semakin kerap disebut-sebut seiring wacara reshuffle Kabinet Kerja adalah Rizal Ramli dan Darmin Nasution. Keduanya dinilai memiliki peluang besar untuk menduduki kursi Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.
Presiden Joko Widodo juga sudah bertemu one on one dengan keduanya. Diduga dalam pertemuan terpisah itu Jokowi mengecek kemampuan dan kesiapan Rizal Ramli dan Darmin Nasution.
Lingkar Studi Perjuangan (LSP), kelompok intelektual muda berorientasi kerakyatan, mencoba membantu publik dan kalangan elit politik membaca peta potensi kedua ekonom ini.
Agus Priyanto dari LSP mengatakan, catatan
head to head Rizal Ramli dan Darmin Nasution ini mereka buat bukan dengan maksud untuk menggurui.
Menurut Agus, semoga dengan mempelajari catatan ini Presiden Jokowi bisa mengambil pilihan yang benar dan tepat untuk Indonesia.
Berikut adalah catatan
head to head itu:
Rizal Ramli menyelesaikan pendidikan doktoral bidang ekonomi dari Universitas Boston, Amerika Serikat. Sementara Darmin Nasution adalah peraih doktor ekonomi dari Universitas Sorbonne, Prancis.
Rizal Ramli pernah menduduki sejumlah posisi penting di negara ini, termasuk Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Dia juga pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Gresik. Kini Rizal Ramli adalah Komisaris Utama PT BNI 46.
Darmin Nasution pernah bertugas sebagai Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Dirjen Pajak, dan Gubernur BI. Kini Darmin Nasution adalah Komisaris Utama PT Bank Mandiri.
Di luar jabatan-jabatan di pemerintahan itu, sebelum era reformasi Rizal Ramli mendirikan lembaga Econit Advisory Group dan sejak beberapa tahun lalu menjadi salah seorang anggota Panel Ahli PBB. Adapun Darmin Nasution juga merupakan ketua umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ESEI).
Ekonomi Kerakyatan Vs Ekonomi Neoliberal Rizal Ramli dan Darmin Nasution mewakili pendekatan ekonomi yang tidak hanya berbeda tetapi juga bertolak belakang. Ekonomi kerakyatan, itu adalah istilah untuk pendekatan ekonomi yang dianut oleh ekonom seperti Rizal Ramli. Seperti namanya, ideologi ekonomi kerakyatan dalam praktiknya memberikan perlindungan kepada kelompok ekonomi lemah dan rakyat kebanyakan. Karena itu paham ini juga disebut sebagai ekonomi kerakyatan atau ekonomi konstitusi.
Di sisi lain Darmin Nasution disebutkan mewakili pendekatan ekonomi neoliberal yang melihat setiap individu warga negara sebagai aktor ekonomi yang setara. Konsekuensi dari pandangan ini, negara dipaksa hanya berperan minimal sebagai regulator yang memberikan kesempatan kepada semua aktor ekonomi untuk bertarung di pasar bebas.
Konsekuensinya, pemenang pertarungan di pasar bebas itu adalah aktor ekonomi yang memiliki kekuatan paling besar. Sudah pasti pemenangnya bukan rakyat kebanyakan, melainkan kelompok usaha raksasa seperti
multinational corporations (MNCs) dan kelompok pencari rente.
Track Record dan Legacy Selama menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, Rizal Ramli meninggalkan sejumlah
legacy yang menarik untuk dicermati.
Saat menjabat sebagai Kepala Bulog (2000), Rizal Ramli membenahi dan memangkas rekeneing liar, anggaran jalan-jalan, juga pungli. Di masa-masa itu, dia pun terlibat dalam pembenahan PT PLN dengan cara merevaluasi aset, serta ikut dalam renegosiasi harga listrik swasta yang sebelumnya sarat KKN. Rizal Ramli juga berperan besar dalam restrukturisasi utang sekitar 14 ribu UMKM.
Di tahun 2001, sebagai Menko Perekonomian Rizal Ramli menyelematkan krisis BII tanpa memberikan dana talangan sepeserpun. Skala BII saat itu jauh lebih besar dibandingkan Bank Century yang di-
bailout pemerintahan SBY tahun 2008.
Di tahun 2001 Rizal Ramli berperan besar memisahkan PT Indosat dan PT Telkom agar keduanya menjadi sehat. Di tahun itu juga, sebagai Menteri Keuangan Rizal Ramli memaksa International Monetary Fund (IMF) mengikuti Letter of Intent (LoI) yang dirumuskan pemerintah Indonesia.
Di tahun 2007 dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Rizal Ramli mengkonsolidasi anak perusahaan, menekan inefisiensi sehingga Semen Gresik masuk ke dalam tujuh besar BUMN paling menguntungkan.
Di sisi lain, menurut catatan LSP, sulit menemukan
legacy luar biasa yang dilakukan Darmin Nasution selama menduduki posisi di pemerintahan. Satu-satunya yang dapat disebut sebagai kebijakan Darmin Nasution adalah
sunset policy berupa penghapusan denda bagi wajib pajak badan di sektor industri kelapa sawit, batubara, dan industri konstruksi pada tahun 2008. Ketika itu dia adalah Dirjen Pajak.
Di sisi lain, LSP menemukan sejumlah hal sumir terkait kedekatan Darmin Nasution dengan sejumlah skandal keuangan. Misalnya, dalam kasus pajak pemilik Grup Ramayana Paulus Tumewu, kasus pajak Halliburton, dan kasus pajak Gayus Tambunan yang memalukan korps pajak Indonesia. Darmin Nasution pun terlibat dalam rapat penentuan danatalangan untuk Bank Century yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
[dem]
