Performa penerimaan negara dari sektor pajak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai jelek. Padahal pertumbuhan ekonomi nasional pada masa itu amat baik.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada masalah dalam mekanisme collecting pajak. Kelemahan inilah yang hendak diperbaiki Kementerian Keuangan di era Presiden Joko Widodo.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media nasional di Widya Chandra, Jakarta, Jumat malam (31/7).
"Performa pajak di era SBY jelek sekali. Orang pajak termasuk presidennya tidak peduli dengan pajak. Belum lagi ada kasus Gayus," ujar Menkeu Bambang.
Dia mengetahui hal ini karena pada saat itu sudah terlibat dalam pemerintahan SBY. Jabatan terakhir Bambang di pemerintahan SBY adalah Wakil Menkeu. Sementara posisi Menkeu di era itu dijabat oleh tiga Menkeu, yakni Sri Mulyani, Agus Martowardojo dan Chatib Basri.
"Reformasi pajak selalu ditunda pada masa itu. Jadi kita bikin sekarang. Tidak ada tarif pajak yang naik. Kita hanya menambah objek pajak," kata dia lagi.
Menkeu Bambang juga mengatakan, pihaknya ingin Wajib Pajak mengkoreksi Surat Pajak Tahunan dalam lima tahun terakhir.
"Kita punya data sebagai dasar profiling Wajib Pajak dan penentuan perolehan pajak," demikian Menkeu Bambang.[dem]
