Berita

gedung kpk/net

Hukum

KPK Harusnya Tak Bedakan Kaligis dengan Gatot

RABU, 29 JULI 2015 | 15:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta konsisten untuk menangani kasus suap hakim PTUN Medan dengan tersangka Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evi Susanti.

Pasalnya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Gatot dan istri mudanya Evi Susanti belum juga ditahan hingga kini.

"KPK harus konsisten dalam menangani kasus korupsi suap hakim PTUN ini," kata Direktur Pusat Study Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Pushpa) Sumut, Muslim Muis, Rabu (29/7).


Muslim membandingkan penetapan tersangka OC Kaligis dengan Gatot dalam kasus yang sama.

Dimana, saat OC Kaligis dijemput paksa oleh KPK dan setelah menjalani pemeriksaan, langsung ditetapkan sebagai tersangka segaligus ditahan.

Berbeda halnya dengan Gatot. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia belum ditahan. Politisi PKS itu masih leluasa, seperti membuka MTQ se-Sumut di Asahan, tadi malam (Selasa,28/7).

"Ini kita lihat jadi dua hal yang berbeda. OC Kaligis ditahan karena seolah- olah menghilangkan barang bukti. Kenapa Gatot tidak seperti itu," katanya.

Menurutnya, penetapan status tersangka yang diikuti penahanan terhadap OC Kaligis seharusnya juga berlaku bagi Gatot. "Seharusnya (Gatot) ditahan. Karena kemungkinannya dia adalah aktor intelektualnya. Jadi kenapa tidak ditahan," terangnya.

Muslim menganggap, KPK telah mempunyai alat bukti, sehingga dapat menetapkan Gatot dan istri mudanya sebagai tersangka.

"Jadi kalau sudah tersangka, harus ditahan, karena KPK menetapkan mereka sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dan kuat," pungkasnya seperti dilaporkan MedanBagus.com. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya