Kendati hampir satu tahun duduk di kursi presiden, namun Joko Widodo dan kabinetnya masih belum bekerja dengan baik untuk menangani sejumlah masalah, baik politik, hukum maupun ekonomi.
Sejumlah organisasi asing, akademisi dan pengamat ekonomi dari sejumlah negara telah mengulas soal kinerja Jokowi tersebut beberapa waktu terakhir.
"Presiden Joko Widodo masih terus bergelut dengan posisinya sejak hampir setahun menjabat. Kegagalan untuk menstabilkan koalisi, meloloskan legislasi, dan memperbaiki lingkungan investasi bisa lebih lanjut merusak prospek jangka panjang bagi perekonomian," kata Deutsche Bank dalam sebuah laporan pekan lalu.
Kekhawatiran serupa juga dilontarkan oleh IMA Asia dalam laporan terbaru. Ketidakpastian prospek membuat investor merasa khawatir. Terlebih lagi, adanya tren penurunan nilai tukar rupiah dengan dolar AS yang terus terjadi untuk ketujuh kalinya dalam dua bulan terakhir. Kurs saat ini bahkan menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bahkan telah menembus angka 13.500.
"Untuk memulai membersihkan rintangan seperti, Jokowi harus merombak kabinetnya, tapi apakah akan mengarah ke kabinet yang lebih baik atau lebih buruk adalah masalah politik terbesar untuk tahun 2015," kata IMA Asia seperti dimuat
CNBC (Selasa, 28/7).
Namun demikian, melakukan perobakan kabinet bagi Jokowi bukanlah hal yang mudah. Terutama bila mengingat posisi Jokowi yang tidak mendominasi di partai pengusungnya, PDIP.
"Tidak seperti mantan Presiden Yudhoyono yang mendominasi partai politiknya, Jokowi memiliki ruang politik yang terbatas dalam menyusun kabinetnya bekerja, dan cenderung memiliki kebebasan terbatas di reshuffle itu juga," kata laporan dari Nanyang Technological University Singapura (NTU) baru-baru ini.
Namun di sisi lai, masih kata laporan NTU, Jokowi juga memiliki tugas untuk mempertahankan loyalitas anggota koalisinya dengan memasukan kader mereka di kabinet. Bila tidak, koalisi bisa saja membelot.
"Pembelotan yang dilakukan oleh siapa saja di koalisinya bisa melonggarkan cengkramannya pada parlemen. Sehingga ia mungkin perlu terlibat dalam melakukan pertukaran antara meningkatkan kabinetnya dan mempertahankan loyalitas mitra koalisi," kata NTU.
[mel]
