Berita

ilustrasi/net

Bisnis

MINYAK DUNIA ANJLOK

Terbukti, Pemerintah Cuma Nyenengin Pertamina tapi Sengsarakan Rakyat

JUMAT, 24 JULI 2015 | 22:04 WIB | LAPORAN:

. Walau harga minyak dunia terus anjlok, pemerintah ogah nurunin harga Premium. Alasannya, Pertamina masih rugi sebesar Rp 12 triliun akibat kenaikan minyak dunia tiga bulan terakhir. Kalau kenyataannya seperti ini, sama saja pemerintah hanya nyenengin Pertamina dan membiarkan rakyat kecil susah.

Dalam seminggu terakhir, harga minyak dunia terus merosot. Bahkan, dalam perdagangan kemarin, minyak jenis West Texas Intermediate alias WTI hanya dihargai 48,45 dolar AS per barel. Ini adalah harga level terendah sejak 31 Maret lalu.

Sayangnya, anjloknya harga minyak ini tidak akan diikuti dengan penurunan BBM. Harga Premium akan dipertahankan di angka Rp 7.300 per liter untuk luar Jawa dan Bali, dan Rp 7.400 untuk Jawa dan Bali. Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, pemerintah ingin memberikan kompensasi kepada Pertamina atas kerugian yang diderita perusahaan migas plat merah itu saat harga minyak dunia tembus 60 dolar AS per barel tiga bulan terakhir.


"Dulu kan sempat ada harga BBM yang harusnya sudah naik, tapi harganya ditahan karena pemerintah ingin melihat stabilitas dulu. Nah, (akibat itu) Pertamina mengalami defisit (rugi) kira-kira Rp 12 triliun. Jadi, saya tidak akan serta-merta menurunkan harga tapi menjaga harga supaya ada marjin yang bisa mengompensasi kerugian Pertamina,” ucap Sudirman di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/7).

Menurutnya, langkah itu sejalan dengan ide dana stabilitas BBM atau oil stability fund. Sudirman mengklaim, gagasan itu juga terbukti mampu mengumpulkan simpanan dana cukup baik. Setelah dua bulan berjalan, sudah terkumpul dana sebanyak Rp 600 miliar. Dana itu nantinya bisa digunakan untuk menahan harga BBM saat harga minyak dunia naik kembali.

Direktur Migas IGN, Wiratmaja Puja menjelaskan, pemerintah selalu melakukan evaluasi harga minyak dunia tiap 3-6 bulan sekali. Evaluasi terdekat akan dilakukan akhir bulan ini untuk menentukan harga BBM yang berlaku 1 Agustus nanti.

Sama seperti Sudirman, dia menyebut harga BBM 1 Agustus nanti tidak akan turun. "Harga MOPS (Mean of Platts Singapore) atau harga patokan minyak Singapura turun, harga minyak dunia juga kan turun. Kita akan evaluasi, dan akan dikeluarkan pada 1 Agustus nanti. Tapi, dalam 3 bulan terakhir ini kan negatif (rugi). Jadi kayanya tidak akan diturunkan, karena untuk meng-cover yang negatif,” cetusnya di sela peluncuran Pertalite, di SPBU Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sikap pemerintah ini kontan membuat DPR marah. Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menilai pemerintah sudah menjilat ludah sendiri.

"Dulu kan pemerintah bilang harga BBM ikut harga minyak dunia. Saat naik, mereka langsung menaikkan harga BBM. Kenapa saat harga minyak dunia turun nggak mau turun. Ini kan aneh,” ucap politisi PAN ini.

Dengan keputusan itu, kata Nasril, membuktikan pemerintah tidak pro rakyat. Pemerintah hanya mau menyenangkan para pemburu rente dan para memasok minyak, tapi tetap membiarkan rakyat menderita.

"Harusnya dengan harga minyak dunia turun harga BBM juga turun, biar beban rakyat agak ringan. Tapi pemerintah hanya nyenening para pemasuk minyak dan memberi mereka untung besar,” cetusnya.

Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS Refrizal berbicara lebih galak lagi. Dengan tidak menurunkan harga BBM saat harga minyak dunia turun, sama saja pemerintah membiarkan mengeruk untung dari penderitaan rakyat.

"Pertamina ini kan sedang datang dengan rakyat. Tapi, merekanya seneng sedang rakyatnya dikorbanin. Mereka cari untung gede saat rakyat menderita,” ucapnya.

Menurut Refrizal, alasan Pertamina rugi saat harga minyak dunia melambung tiga bulan terakhir hanya akal-akalan. Buktinya, dalam periode yang sama Malaysia bisa menjual harga bensin RON 92 (setara Pertamax) dengan harga yang lebih murah dari Premium di Indonesia.

"Jadi, di mana ruginya. Kita ini menjadi negara dengan harga minyak termahal lho, kok ngaku rugi,” tandasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya