Berita

tolikara/net

Politik

Ini 7 Rekomendasi FKUB untuk Tolikara

RABU, 22 JULI 2015 | 22:13 WIB | LAPORAN: SUHARDI

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara Maratua Simanjuntak memberikan tujuh rekomendasi terkait kasus intolerensi yang terjadi di Tolikara, Papua pada Jumat (17/7).

Tujuh rekomendasi itu diberikan kepada Wakil Gubenur, T Erry Nuradi, Kapolda Sumut, Irjen Pol Eko Hadi Sutejo, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Edy Rahmayadi dalam acara Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dengan pemuka-pemuka agama di Medan Club, jalan Kartini, Rabu (22/7).

"Rekomendasi ini merupakan hasil keputusan dalam pertemuan yang dilakukan FKUB, ormas- ormas keagamaan Forkopimda, dan lainnya pada Senin (21/7/2015) lalu," kata Ketua FKUB Sumut, Maratua Siamanjuntak.


Maratua mengatakan, prihatin dengan tragedi yang terjadi di Tolikara, Papua saat berlangsungnya Salat Idul Fitri.

"Kedamaian di Papua dan di seluruh Indonesia sangat penting. Untuk FKUB meminta pemerintah untuk mengusut atuntas kejadian itu agar tidak terulang kembali," katanya.   

Adapun tujuh rekomendasi yang dikeluarkan FKUB Sumut terkait Insiden tersebut adalah:

1. FKUB menyesalkan dan mengutuk tindakan insiden di  Tolikara dan meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki hingga tuntas atas penodaan yang mengganggu kerukunan umat beragama.

2.Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengusut siapa yang membuat regulasi hingga kajadian di Tolikara bisa terpecah.

3.Meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk mewaspadai pihak- pihak yang dapat memecah belah NKRI dan jika ada yang meminta kemerdekaan untuk dapat ditindak tegas.

4. Menjaga kerukunan dan tahankan kondusif masyarakat di Sumut.

5. Meminta kepada Kemenag untuk menteliti ulang izin dari Gidi

6. Negara harus hadir di tengah masyarakat dan jangan adanya pembiaran konflik

7. FKUB akan intens melakukan pertemuan untuk mengawasi adanya potensi perpecahan di Sumut. [ian]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya