Berita

fuad basya/net

Pertahanan

TRAGEDI TOLIKARA

TNI Minta Kemenlu Perketat Izin Asing Masuk Papua

SELASA, 21 JULI 2015 | 17:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Agar tragedi Tolikara, Papua, tidak meluas dan menjadi isu yang melebar, TNI menerjukan aparat teritorial untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan upaya-upaya memecah belah kesatuan bangsa.

Begitu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya saat dihubungi wartawan sesaat lalu (Selasa, 21/7).

"Ini kan sekarang ada proxy war, jadi akan ada upaya-upaya memecah belah bangsa Indonesia. Untuk itu kita (TNI) terjunkan juga aparat kita di teritorial untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan upaya-upaya provokasi yang bisa memecah belah bangsa ini," tegasnya.


Namun begitu, Fuad mengakui bahwa upaya itu tidak mudah dilakukan di Papua. Terlebih saat ini pemerintah telah membuka pintu masuk bagi pers asing ke Papua sehingga sulit untuk mengontrol hal itu.

"Kalau dulu kan pers asing dibatasi, sekarang mereka bebas masuk. Yang kita khawatirkan adalah upaya mereka untuk  memprovokasi dari sana," tegasnya.

Atas alasan itu, Fuad meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk lebih selektif dan memperketat izin masuk bagi pers asing ke Papua.

”Sudah kita sampaikan ke pemerintah, khususnya ke Menlu supaya dalam memberikan izin harus ketat. Kan ada clearance house yang bisa digunakan, jangan sampai masuk ke Indonesia berkedok wisatawan, tapi aktivitasnya menjadi wartawan," tandasnya.[ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya