Berita

beni pramula/net

Politik

Ketum IMM: Jangan Tebang Pilih, Densus 88 Harus Tangkap Teroris Tolikara!

SELASA, 21 JULI 2015 | 16:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi pelarangan Salat Idul Fitri yang berbuntut pembakaran kios, rumah, dan tempat ibadah di Tolikara, Papua, bisa digolongkan sebagai kegiatan terorisme.

Pasalnya, dalam beberapa kamus ilmiah populer disebutkan bahwa terorisme merupakan tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana. Tujuannya, untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem-sistem wewenang yang ada.

Begitu kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (Selasa, 21/7).


Beni menyatakan bahwa jika dalam banyak kasus terorisme di negeri ini Detasemen Khusus 88 Polri (Densus 88) kerap menjadi garda terdepan dalam memberantas terorisme, maka pada kasus terorisme di Tolikara, seharusnya mereka juga menunjukkan konsistensinya dan tidak diskriminatif.

"Sudah selayaknya Densus 88 dan Polri berlaku adil demi tegaknya hukum yang tidak tebang pilih. Ratusan orang melakukan penyerangan tersebut, itu berarti tidak terlalu sulit bagi Densus 88 untuk mengidentifikasi pelaku. Sebab mereka sudah teruji menangkap dan membunuh teroris-teroris selama ini," ujarnya.

Menurut Beni, tidak adil jika Densus 88 hanya bersikap tegas pada pelaku teror muslim. Sementara kasus teror lain, seperti Tolikara, pelaku tidak disidang dengan UU Pemberantasan Terorisme. Densus 88 nampak tebang pilih ketika kasus Tolikara hanya diselesaikan sengan mengedepankan mediasi tanpa menangkap pelaku teror. Hal ini, menurutnya, sangat tidak adil dan menyakiti hati umat Islam.

Untuk itu, Presiden Pemuda Asian-Afrika (AAYG) berharap agar kasus ini ditangani sesegera mungkin dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Ia juga mendesak kepada Densus 88 untuk menangkap semua pelaku teror, tanpa membedakan ras, suku, dan agama.

"Polri harus cepat bergerak, kesan yang ada bahwa tidak adil jika ada oknum muslim melakukan kesalahan sedikit saja langsung dikatakan radikal bahkan teroris. Namun ketika jelas-jelas ratusan orang non muslim melakukan hal demikian kepolisian terkesan lamban dan tidak tegas, seperti penyerangan terhadap muslim yang akan melaksanakan ibadah Sholat Id di Tolikara," tandasnya.[ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya