Filipina Loloskan Aturan Soal Persaingan Perdagangan

Presiden Filipina Benigno Aquino menandatangani undang-undang terkait dengan persaingan perdagangan yang adil pada Selasa (21/7).

Termasuk dalam undang-undang tersebut adalah pembatasan kartel, penetapan harga, serta bentuk perdagangan anti-kompetitif lainnya yang menahan pertumbuhan ekonomi.

Dengan aturan baru tersebut, maka Filipina berupaya untuk mencegah perusahaan besar untuk memonopoli bisnis dan mendirikan kartel, memanipulasi dan mendistorsi harga pasar, serta akan mempromosikan perdagangan bebas dan adil.

Selain itu, dalam aturan tersebut, Filipina juga akan membuat sebuah komisi kompetisi yang berfungsi sebagai badan independen yang mengatur dan menangani kasus yang berkaitan dengan praktek-praktek terkait dengan tindakan anti-kompetitif.

"Akhirnya, bisnis kecil dan bisnis besar sekarang bisa bersaing untuk menampilkan produk-produk berkualitas dengan harga yang paling masuk akal dan bukan hanya terkait dengan penawaran di bawah meja dan koneksi politik," kata Aquino dalam pidatonya seperti dimuat Reuters.

"Dengan undang-undang ini, kami mempromosikan persaingan pasar. Semua orang akan mendapatkan keuntungan dari hukum ini dan akan berakhir sebagai pemenang," sambungnya.

Komisi tersebut akan mengenakan denda hingga 250 juta peso dan pengadilan bisa memaksa hukuman penjara antara dua hingga tujuh tahun bagi pejabat perusahaan dan direksi yang bersalah dan melakukan praktek perdagangan tidak adil.

Para pejabat perdagangan Filipina menilai, aturan baru tersebut bisa mengantarkan usaha mikro, kecil dan menengah Filipina bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan multinasional menjelang integrasi ekonomi ASEAN. [mel]