Berita

AHMAD ZAINUDDIN/NET

Politik

TRAGEDI TOLIKARA

Komisi I Desak Fungsi Intelijen di Papua Diperkokoh

MINGGU, 19 JULI 2015 | 15:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Potensi bakal tindakan kekerasan terhadap muslim di Tolikara, Papua seharusnya dapat diprediksi oleh aparat dan intelijen kepolisian. Terlebih, edaran bernada provokatif soal pelarangan peringatan Idul Fitri tersebut ditembuskan ke kepolisian.

"Jika benar surat itu, seharusnya aparat dan intelijen sudah mengantisipasi. Kejadian ini sebaiknya menjadi bahan dasar buat fungsi intelijen, khususnya Kepala BIN baru, untuk merancang sistem intelijen yang lebih kokoh," ujar anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin dalam keterangan yang diterima redaksi sesaat lalu (Minggu, 19/7).

Fungsi intelijen dari lembaga kepolisian, TNI, dan BIN harus berjalan secara koordinatif dan integratif di Papua. Pelaksanaan fungsi intelijen di wilayah yang rentan dengan separatisme, lanjutnya,  harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, kekerasan sekecil apapun yang terjadi di Papua selalu diblow-up oleh pihak-pihak kepentingan tertentu sehingga menjadi sorotan internasional.


"Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi ke depannya di wilayah NKRI ini, khususnya di Papua. Karena banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap separatisme dan sumber daya alam di Papua," jelas politisi PKS dapil DKI Jakarta I ini.

Zainuddin juga mengatakan, jika berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, maka aksi pembakaran pemukiman dan tempat ibadah saat hari raya besar agama oleh kelompok tertentu merupakan bisa digolongkan sebagai tindakan teror. Pasalnya tindakan ini bisa menciptakan suasana ketakutan massal hingga merusak harmonisasi hubungan antar umat beragama.

Ketua DPP PKS ini juga mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas, para pelaku dan pihak-pihak yang memprovokasi ditindak sesuai hukum yang berlaku, serta para tokoh agama dan masyarakat di Papua mempererat kembali toleransi antar umat beragama.

"Dari kasus tersebut harus segera ditemukan solusi yang adil dan menenteramkan semua pihak, terutama kelompok minoritas," tandas anggota Tim Pengawas Intelijen itu. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya