Berita

AHMAD ZAINUDDIN/NET

Politik

TRAGEDI TOLIKARA

Komisi I Desak Fungsi Intelijen di Papua Diperkokoh

MINGGU, 19 JULI 2015 | 15:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Potensi bakal tindakan kekerasan terhadap muslim di Tolikara, Papua seharusnya dapat diprediksi oleh aparat dan intelijen kepolisian. Terlebih, edaran bernada provokatif soal pelarangan peringatan Idul Fitri tersebut ditembuskan ke kepolisian.

"Jika benar surat itu, seharusnya aparat dan intelijen sudah mengantisipasi. Kejadian ini sebaiknya menjadi bahan dasar buat fungsi intelijen, khususnya Kepala BIN baru, untuk merancang sistem intelijen yang lebih kokoh," ujar anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin dalam keterangan yang diterima redaksi sesaat lalu (Minggu, 19/7).

Fungsi intelijen dari lembaga kepolisian, TNI, dan BIN harus berjalan secara koordinatif dan integratif di Papua. Pelaksanaan fungsi intelijen di wilayah yang rentan dengan separatisme, lanjutnya,  harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, kekerasan sekecil apapun yang terjadi di Papua selalu diblow-up oleh pihak-pihak kepentingan tertentu sehingga menjadi sorotan internasional.


"Jangan sampai peristiwa serupa terulang lagi ke depannya di wilayah NKRI ini, khususnya di Papua. Karena banyak pihak asing yang berkepentingan terhadap separatisme dan sumber daya alam di Papua," jelas politisi PKS dapil DKI Jakarta I ini.

Zainuddin juga mengatakan, jika berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, maka aksi pembakaran pemukiman dan tempat ibadah saat hari raya besar agama oleh kelompok tertentu merupakan bisa digolongkan sebagai tindakan teror. Pasalnya tindakan ini bisa menciptakan suasana ketakutan massal hingga merusak harmonisasi hubungan antar umat beragama.

Ketua DPP PKS ini juga mendorong agar peristiwa itu diusut tuntas, para pelaku dan pihak-pihak yang memprovokasi ditindak sesuai hukum yang berlaku, serta para tokoh agama dan masyarakat di Papua mempererat kembali toleransi antar umat beragama.

"Dari kasus tersebut harus segera ditemukan solusi yang adil dan menenteramkan semua pihak, terutama kelompok minoritas," tandas anggota Tim Pengawas Intelijen itu. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya