Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Fraksi Demokrat Sesalkan Aparat Keamanan Kurang Sigap

SABTU, 18 JULI 2015 | 13:03 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menyayangkan insiden penyerangan sekelompok orang terhadap kedamaian dalam keberagaman beragama di Tolikara, Papua.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyampaikan bahwa pembakaran kios penduduk yang berimbas ke rumah ibadah di Tolikara, Papua, adalah tindakan kekerasan yang tidak boleh ditolerir. ‎

"Tindakan kekerasan apapun, apalagi tindakan pembakaran yang bisa mengusik dan memicu kehidupan beragama, tidak bisa dibenarkan dan harus ditolak sekeras-kerasnya karena bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia" tutur Didik yang juga anggota Komisi III DPR RI.‎


Ketua Departemen Penegakan Hukum DPP Demokrat ini juga mengingatkan aparat kepolisian untuk segera mengambil langkah yang cepat dan tepat agar konflik tidak meluas, serta menjadi isu provokatif yang menyesatkan.‎

‎"Aparat Kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan penjamin rasa aman masyarakat harus bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran ini. Kapolri harus segera memerintahkan kepada jajarannya untuk mengungkap dengan cepat dan tepat atas apa yang sebetulnya terjadi di balik peristiwa ini sehingga memupus segala bentuk spekulasi dan provokasi di tengah-tengah masyarakat," tegas Didik.

Dari info yang Didik dapatkan, desas-desus potensi kekerasan ini sesungguhnya sudah beredar beberapa hari sebelumnya. Ia menyayangkan Kepolisian tidak bisa mengantisipasi lebih awal.‎
‎
"Kami sangat menyayangkan aparat keamanan sepertinya kurang sigap mengantisipasi kejadian ini. Padahal isu kekerasan ini jelas sangat sensitif. Kami memohon masyarakat untuk tidak termakan oleh spekulasi yang bernada provokatif. Kita serahkan sepenuhnya kepada Kepolisian" pungkas Ketua Umum Karang Taruna Nasional ini.‎ [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya