Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

TRAGEDI TOLIKARA

Repdem: Terjadi Instabilitas Nasional Jika Tidak Ada Tindakan Tegas

SABTU, 18 JULI 2015 | 11:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Tragedi kerusuhan bernuansa agama di Kabupaten Tolikara, Papua, menuai berbagai komentar dari elite politik sampai kelompok aktivis di Jakarta.

Salah satunya Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem wilayah DKI Jakarta yang memandang kejadian tersebut sebagai bentuk kejahatan terhadap konstitusi.

Ketua Pelaksana Harian DPD Repdem Jakarta, Faisal Rachman, mengatakan, konsttitusi menjamin warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Karena itu, penyerangan jamaah yang melaksanakan salat Id di Tolikara tidak bisa lagi disebut pelangaran tindak pidana biasa.


"Sikap tidak toleran dalam kehidupan beragama juga berpotensi memicu konflik dan tindakan provokasi yang bisa berdampak instabilitas nasional jika tidak segera dipadamkan dengan tindakan tegas dalam penegakan hukum," lanjutnya.

Dengan adanya pernyataan dari pihak kepolisian setempat yang mengakui berhasil mengidentifikasi para pelaku. sayap PDI Perjuangan ini meminta aparat keamanan segera menangkap dan memberi hukuman semaksimal mungkin kepada para pelaku kejahatan atas konstitusi di Tolikara.                     

"Menuntut agar Dewan Gereja Indonesia memberi sanksi tegas terhadap oknum pengurus GIDI (Gereja Injil di Indonesia) dan menyerahkan mereka ke pihak yang berwajib," pinta Faisal. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya