Cara pemerintah menyikapi gesekan umat beragama di Kabupaten Tolikara, Papua, disesalkan. Negara dianggap beropini, padahal seharusnya melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku kericuhan dan pembakaran rumah ibadah.
"Negara itu jangan beropini, negara itu menindak setiap pelanggaran hukum yang ada," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun twitternya @AndiArief_AA.
Mantan staf khusus presiden di era SBY ini melanjutkan, kejadian kemarin itu mesti dikecam karena menunjukkan bentuk intoleransi. Tapi itu tidak cukup bila negara tidak cepat merespons secara bijak.
"Kita marah pada sikap negara yang tidak cepat merespons secara bijak," tekannya.
Dia berpendapat, penyerangan rumah ibadah di hari besar agama pasti terencana.
"Kategorinya tindakan politik, negara gagal antisipasi mungkin bagian darinya,†ujarnya.
Menurutnya, negara adalah pihak yang paling tahu rencana warga negaranya. Dan karena mengetahui, maka negara seharusnya bisa mencegah atau malah mendukung.
"Kalau pasar terbakar atau dibakar menghasilkan keriuhan lokal, kalau rumah ibadah dibakar
output-nya ketegangan nasional,†tegasnya.
Dia juga menyesalkan pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menurutnya terlalu menyederhanakan masalah. Kemarin, JK menyebut insiden di Tolikara disebabkan pengeras suara.
"Pak JK adalah pemimpin kita, dia adalah
speaker yang handal. Tapi yang membuat kita semakin meragukannya adalah simplifikasinya yang
over," sesalnya.
Andi Arief pun mengajak semua umat beragama tetap menyatu dan mengatakan perang terhadap provokasi murahan.
[ald]
