Berita

andi arief/net

Pertahanan

TRAGEDI TOLIKARA

Andi Arief: Negara Jangan Beropini!

SABTU, 18 JULI 2015 | 08:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Cara pemerintah menyikapi gesekan umat beragama di Kabupaten Tolikara, Papua, disesalkan. Negara dianggap beropini, padahal seharusnya melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku kericuhan dan pembakaran rumah ibadah.

"Negara itu jangan beropini, negara itu menindak setiap pelanggaran hukum yang ada," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Andi Arief, lewat akun twitternya @AndiArief_AA.

Mantan staf khusus presiden di era SBY ini melanjutkan, kejadian kemarin itu mesti dikecam karena menunjukkan bentuk intoleransi. Tapi itu tidak cukup bila negara tidak cepat merespons secara bijak.


"Kita marah pada sikap negara yang tidak cepat merespons secara bijak," tekannya.

Dia berpendapat, penyerangan rumah ibadah di hari besar agama pasti terencana.

"Kategorinya tindakan politik, negara gagal antisipasi mungkin bagian darinya,” ujarnya.

Menurutnya, negara adalah pihak yang paling tahu rencana warga negaranya. Dan karena mengetahui, maka negara seharusnya bisa mencegah atau malah mendukung.

"Kalau pasar terbakar atau dibakar menghasilkan keriuhan lokal, kalau rumah ibadah dibakar output-nya ketegangan nasional,” tegasnya.

Dia juga menyesalkan pendapat Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menurutnya terlalu menyederhanakan masalah. Kemarin, JK menyebut insiden di Tolikara disebabkan pengeras suara.

"Pak JK adalah pemimpin kita, dia adalah speaker yang handal. Tapi yang membuat kita semakin meragukannya adalah simplifikasinya yang over," sesalnya.

Andi Arief pun mengajak semua umat beragama tetap menyatu dan mengatakan perang terhadap provokasi murahan. [ald]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya