Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Sekarang Pemerintah Mau Setrum Rakyat

RABU, 15 JULI 2015 | 01:58 WIB | LAPORAN:

PLN sepertinya mau "nyetrum" rakyat. Baru saja menaikkan tarif dasar listrik pada awal Juni lalu, kini PLN mewacanakan memanggakas subsidi listrik sebesar Rp 30 triliun. Dengan pemangkasan itu, tentu akan berdampak pada kenaikan tarif lagi.

Sejak awal 2015, pemerintah telah menerapkan skema adjustment alias tarif penyesuian yang membuat tarif listrik flutuatif sesuai harga iflasi, harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah. Kemudian, awal Juni lalu, menaikkan tarif untuk 10 golongan pelanggan, meski jumlahnya tidak terlalu besar.

Namun, rupanya PLN belum puas dengan kenaikan itu. Untuk tahun 2016, PLN berencana memangkas subsidi BBM dari Rp 71 menjadi hanya Rp 40 triliun dengan mengurangi penerima subsidi dari 44 juta pelanggan menjadi hanya 15,5 juta pelanggan. Alasannya, selama ini banyak penerima subsidi merupakan orang kaya.


Wapres Jusuf Kalla memastikan, pemangkasan subsidi itu tidak akan mengurangi subsidi bagi masyarakat kecil. Untuk 15,5 juta pelanggan yang tidak mampu, subsidi tetap akan diberikan.

"Pemerintah akan selalu memberikan subsidi kepada yang membutuhkan, yaitu orang kurang mampu. Sesuai dengan perkembangan waktu, orang yang dianggap tidak mampu di Indonesia itu kurang lebih 15,5 juta orang sesuai dengan data sensus nasional kemiskinan," kata JK, sapaan Jusuf Kalla di kantornya, Selasa (14/7).

Nantinya, tarif untuk golongan daya 450 watt dan 900 watt akan dinaikkan dengan tarik keekonomian. Namun, untuk 15,5 juta pelanggan yang merupakan masyarakat miskin akan mendapatkan subsidi langsung. JK yakin, dengan skema ini subsidi akan lebih tepat sasaran.

"Nanti akan diberikan baik akan diberikan tunjangan sekolah, tunjangan sosial, dan juga subsidi listrik. Oleh karena itu, nanti sedang dipikirkan kemungkinan subsidi langsung, pemerintah memberikan subsidi listrik atau mesti lewat PLN. Karena supaya jangan salah sampai, nanti orang yang mampu yang dapat," jelasnya.

Dirut PLN Sofyan Basir menyebut, pemberian subsidi pada pelanggan daya 450 dan 900 watt banyak tidak tepat sasaran. Banyak orang mampu juga tercatat sebagai pelanggan daya itu. Bahkan, Sofyan menemukan fakta pemilik Toyota Alphard tercatat menjadi pelanggan daya 900 watt.

"Hari ini subsidi itu diberikan kepada pelanggan 900 watt dan 450 watt. Apakah dia miskin atau tidak? Nggak tahu. Itu terbukti subsidi tidak mengena. Orang miskin hanya 15,5 juta, sedangkan PLN memberikan subsidi kepada 44 pelanggan," jelas Sofyan di Kantor Wapres.

Sofyan yakin, pemberian subsidi langsung kepada warga miskin akan lebih efektif. Kebijakan ini juga lebih mendidik masyarakat agar jujur dalam membayarkan listrik yang digunakan.

PLN juga mengajukan usulan agar subisid listrik tidak lagi diberikan ke PLN. Subsidi itu lebih baik diberikan langsung ke masyarakat dalam bentuk tunai.
"Kami minta subsidi dibayar langsung pemerintah sesuai jumlah orang miskin yang ada di data pemerintah. Jadi tidak lagi melalui PLN, kami berharap seperti itu," ujar Sofyan.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya