Berita

Bisnis

Dirjen Haji Ancam Cabut Izin Travel Jamaah di Bangkok

SELASA, 14 JULI 2015 | 08:51 WIB

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji, Kementerian Agama, Abdul Djamil memastikan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) yang terbukti menelantarkan jamaah akan ditindak tegas.

"Yang melanggar ya harus ditindak, ini kan persoalan umat. Selama ini, mau nggak menindak dan menjalankan sesuai aturan. Terus terang saya gerah dan geram saat menerima banyak laporan calon jamaah umrah ditelantarkan di berbagai negara," ujarnya.

Seperti travel penelantar calon jamaah di Bangkok, Thailand. Abdul membeberkan belum lama ini Dirjen Haji mencabut izin satu travel yang terbukti melanggar. Lima travel lainnya masih dalam proses pemeriksaan dan bila terbukti akan dicabut juga izinnya.


"Kita panggil dan kita periksa. Kalau gak ada izinnya kita laporkan ke Bareskrim Polri. Ini saya tidak main-main. Saya tidak ingin di luar sana, ada yang menganggap sebagai Dirjen saya melindungi yang begitu-begitu. Siapa pun," lanjut Abdul Djamil seperti dilansir RMOLJakarta.Com.

Ia kembali mengatakan, sejak awal memegang jabatan, sudah memiliki komitmen untuk membuat penyelenggaraan haji ini benar-benar bersih dari segala kepentingan individual.

"Anda kan tahu sendiri setelah mendapat rekomendasi dari pemeriksa, banyak pejabat mulai dari eselon 4, 3 dan 2 saya non-aktifkan. Tujuannya apa, ya itu tadi, supaya penyelenggaraan haji ini benar-benar bersih dan sesuai aturan," tukasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya