Mensos: Distribusi Beras Raskin di DKI dan Papua di Bawah 60 Persen

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, distribusi beras bagi warga miskin (raskin) di sejumlah wilayah masih terbilang rendah yakni di bawah 60 persen, di antaranya termasuk di DKI Jakarta dan Papua. Hal ini disebabkan terkendala pengiriman Surat Perintah Alokasi dari kepala daerah.

Mensos menegaskan, sesuai SOP distribusi, Bulog tidak akan mengirim raskin dari gudang ke titik distribusi sebelum ada SPA yang dikeluarkan bupati/walikota.

Lebih lanjut Mensos mengatakan, ada instruksi dari Presiden agar para menteri bersiaga 24 jam. Selain menjelang lebaran, pemerintah juga ingin memastikan stok beras aman hingga Desember 2015.

"CBP (Cadangan Beras Pemerintah) bisa digunakan setelah bupati/wali kota mengeluarkan surat keterangan darurat bencana. Bupati hingga 100 ton, gubernur 200 ton dan di atas 200 ton menjadi kewenangan Mensos," katanya  dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (13/7).

Di setiap level pemerintahan sudah ada SOP yang mengatur dengan jelas kewenangan. Sehingga, imbuh Mensos, dibutuhkan sinergitas yang baik antara elemen-eleman yang ada, baik unsur pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya.[wid]