Berita

adhie massardi/net

Bagaimana Mungkin Mempercayakan Nasib Indonesia pada Pemerintahan yang Bolak Balik Salah

MINGGU, 12 JULI 2015 | 10:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Krisis global yang ditandai oleh ambruknya perekonomian di Republik Rakyat China akan menjerumuskan Indonesia pada krisis yang kian dalam. Tanpa memformat ulang susunan kabinet, khususnya di sektor ekonomi, sulit membayangkan pemerintahan Jokowi-JK sanggup mengatasi imbas krisis global ini.

Pendapat ini disampaikan sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Adhie M Massardi kepada kantor berita politik RMoL siang ini (12/7) di Jakarta.

"Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa nyaman mempercayakan nasibnya di tangan pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi krisis besar ini? Mungkinkah pemerintahan yang bikin Keppres saja bolak-balik salah, menyebut kota kelahiran proklamator bangsanya (Bung Karno) juga salah, dan tidak paham akronim lembaga negara sepenting BIN, sanggup menghadang badai sebesar ini?" kata Adhie.


Pada 1998, krisis ekonomi berdampak domino yang melanda Indonesia hanya terjadi di negara-negara kecil (Thailand, Malaysia dan Korea Selatan). Sedangkan negara-negara besar masih aman-aman saja, sehingga mudah mengulurkan bantuan. Makanya, kecuali di Indonesia, negara yang terdampak bisa lekas pulih.

"Sekarang krisis dimulai dari RRChina, menyusul Singapura, dan bakal melibas kawasan Asia lainnya. Sedang Eropa dan AS mustahil membantu karena mereka juga mengalami krisis ekonomi yang cukup rumit," tutur Adhie.

Indonesia akan menjadi negara terdampak paling serius karena pemerintahan Jokowi-JK (hanya) mengandalkan investasi dari China. Selain bantuan pembiayaan BUMN sebesar Rp 520 trilyun, pengembangan infrastruktur seperti puluhan pelabuhan (laut), dll, nasibnya digantungkan kepada China.

Makanya, krisis besar di China yang dipicu rontoknya sektor properti, akan mendorong nasib Indonesia memasuki lubang jarum. Untuk itu, perlu orang yang tenang, cerdas dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat guna selamat dalam memasuki lubang jarum itu.”

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.) ini sangat mencemaskan Jokowi-JK bakal memasang para ekonom dari kelompok garis neolib seperti Sri Mulyani, Darmin Nasution, mantan wapres Boediono, Chatib Basri, dll untuk mengisi posisi di sektor ekonomi.

"Saya ingin mengingatkan, kelompok neolib itu sangat lihay memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan mereka. Termasuk membobol uang negara. Ingat, dalam krisis 1998 mereka sukses membobol uang negara lebih dari Rp 600 trilyun lewat skandal BLBI, yang sampai sekarang tak jelas juntrungannya," sambung Adhie.

Dia mengingatkan, pada krisis global 2008, yang tak terlalu signifikan bagi Indonesia, mereka juga sukses menjebol uang rakyat sekurang-kurangnya Rp 6,7 triliun lewat rekayasa bailout Bank Century yang kasusnya juga tetap mengambang sampai sekarang.

"Saya yakin, apabila mereka ditarik lagi ke sentra kekuasaan melalui proses reshuffle, akan memanfaatkan situasi krisis global ini untuk kembali melakukan kejahatan kerah putih yang niscaya bakal makin sulit diendus, mengingat sistem hukum kita kian karut-marut," katanya.

"Tugas kita semua untuk terus mengawasi gerak-gerik mereka yang belakangan, terutama setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimandulkan, mulai bermunculan di pentas politik nasional," pungkas jubir presiden era Gus Dur ini. [dem]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya