Berita

adhie massardi/net

Bagaimana Mungkin Mempercayakan Nasib Indonesia pada Pemerintahan yang Bolak Balik Salah

MINGGU, 12 JULI 2015 | 10:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Krisis global yang ditandai oleh ambruknya perekonomian di Republik Rakyat China akan menjerumuskan Indonesia pada krisis yang kian dalam. Tanpa memformat ulang susunan kabinet, khususnya di sektor ekonomi, sulit membayangkan pemerintahan Jokowi-JK sanggup mengatasi imbas krisis global ini.

Pendapat ini disampaikan sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Adhie M Massardi kepada kantor berita politik RMoL siang ini (12/7) di Jakarta.

"Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa nyaman mempercayakan nasibnya di tangan pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi krisis besar ini? Mungkinkah pemerintahan yang bikin Keppres saja bolak-balik salah, menyebut kota kelahiran proklamator bangsanya (Bung Karno) juga salah, dan tidak paham akronim lembaga negara sepenting BIN, sanggup menghadang badai sebesar ini?" kata Adhie.


Pada 1998, krisis ekonomi berdampak domino yang melanda Indonesia hanya terjadi di negara-negara kecil (Thailand, Malaysia dan Korea Selatan). Sedangkan negara-negara besar masih aman-aman saja, sehingga mudah mengulurkan bantuan. Makanya, kecuali di Indonesia, negara yang terdampak bisa lekas pulih.

"Sekarang krisis dimulai dari RRChina, menyusul Singapura, dan bakal melibas kawasan Asia lainnya. Sedang Eropa dan AS mustahil membantu karena mereka juga mengalami krisis ekonomi yang cukup rumit," tutur Adhie.

Indonesia akan menjadi negara terdampak paling serius karena pemerintahan Jokowi-JK (hanya) mengandalkan investasi dari China. Selain bantuan pembiayaan BUMN sebesar Rp 520 trilyun, pengembangan infrastruktur seperti puluhan pelabuhan (laut), dll, nasibnya digantungkan kepada China.

Makanya, krisis besar di China yang dipicu rontoknya sektor properti, akan mendorong nasib Indonesia memasuki lubang jarum. Untuk itu, perlu orang yang tenang, cerdas dan memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat guna selamat dalam memasuki lubang jarum itu.”

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB.) ini sangat mencemaskan Jokowi-JK bakal memasang para ekonom dari kelompok garis neolib seperti Sri Mulyani, Darmin Nasution, mantan wapres Boediono, Chatib Basri, dll untuk mengisi posisi di sektor ekonomi.

"Saya ingin mengingatkan, kelompok neolib itu sangat lihay memanfaatkan situasi krisis untuk kepentingan mereka. Termasuk membobol uang negara. Ingat, dalam krisis 1998 mereka sukses membobol uang negara lebih dari Rp 600 trilyun lewat skandal BLBI, yang sampai sekarang tak jelas juntrungannya," sambung Adhie.

Dia mengingatkan, pada krisis global 2008, yang tak terlalu signifikan bagi Indonesia, mereka juga sukses menjebol uang rakyat sekurang-kurangnya Rp 6,7 triliun lewat rekayasa bailout Bank Century yang kasusnya juga tetap mengambang sampai sekarang.

"Saya yakin, apabila mereka ditarik lagi ke sentra kekuasaan melalui proses reshuffle, akan memanfaatkan situasi krisis global ini untuk kembali melakukan kejahatan kerah putih yang niscaya bakal makin sulit diendus, mengingat sistem hukum kita kian karut-marut," katanya.

"Tugas kita semua untuk terus mengawasi gerak-gerik mereka yang belakangan, terutama setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimandulkan, mulai bermunculan di pentas politik nasional," pungkas jubir presiden era Gus Dur ini. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya