Keresahan atas situasi bangsa kini mulai merebak di mana-mana. Kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla selama delapan bulan ini dinilai mengecewakan, menyimpang dari janji-janji kampanye (Nawacita), gagal mewujudkan Trisakti, dan membuat situasi ekonomi-nasional semakin bertambah buruk.
Untuk mencari solusi itu aktivis lintas generasi berkumpul melakukan Rembuk Nasional yang diselenggarakan di Jalan Tebet Timur Dalam No 43, Jakarta, Kamis (9/7) malam.
Dalam forum rembuk nasional tersebut Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula menyampaikan muara dari persoalan bangsa hari ini, yaitu karena lemahnya kepemimpinan nasional yang membuat orientasi pembangunan dan pengelolaan pemerintahan tidak sesuai dengan ideologi Trisakti dan Nawacita. Padahal hal ini kerap didengang-dengungkan oleh Jokowi saat kampanye presiden.
"Nawacita itu kini jadi dukacita. Kita ingin melanggengkan keterpurukan atau cabut mandat?" tanyanya kepada forum. Sontak para peserta Rembuk Nasional secara serentak tanpa komando menyahut "Turunkan!".
Lebih lanjut, Beni mengulas mengenai Negeri Kepulauan yang luas wilayahnya tiga daratan Eropa, berpenduduk 250 juta, di tengah-tengah perubahan besar, persaingan global, dan era keterbukaan yang sangat berpotensi akan mengancam eksistensi Indonesia. Dalam situasi itu, bangsa harus ditopang pemimpin yang benar-benar mumpuni secara kualitas dan ketokohan, bukan pesuruh dari produk pencitraan.
"Presiden atau pemimpin tidak bisa lahir secara instan. Presiden atau pemimpin tidak bisa lahir dari sebuah proses rekayasa media. Presiden atau pemimpin tidak bisa hanya dari hasil proses pencitraan. Pemimpin polesan cenderung menipu karena dari kemasannya saja sudah direkayasa. Produk yang dihasilkan dari kepemimpinan yang seperti ini akan cenderung korum dan menuia persoalan kebangsaan yang lebih besar," sambung presiden Pemuda Asia Afrika itu.
Kegaduhan politik, penistaan antar umat beragama, harga kebutuhan pokok yang melambung, hingga rakyat kecil yang diacuhkan pemimpin yang sibuk mengurusi politik merupakan segenap problematika negeri ini. Sayangnya, kata Beni, semua itu justru semakin diperparah dengan pembiaran pemerintah terhadap para korporat yang secara leluasa merampok uang rakyat.
Tidak hanya itu, kasus korupsi yang makin sulit diatasi lantaran ada kongkalikong hukum. ketergantungan Indonesia yang semakin ekstrem pada produk luar negeri, kini mengantarkan bangsa ini pada fase yang sangat membahayakan.
"Apalagi, dalam situasi global di mana kapitalisme sedang menghadapi pasang surut. Untuk menanggulangi hal itu, maka sudah seharusnya kiblat bangsa segera diluruskan. Salah satu caranya adalah memperbaiki akar masalah dari semua problematika ini regulasi dan masalah ‘leadershipnya’," tegas Beni.
Selain merumuskan petisi keprihatinan, kelompok kerja juga akan merumuskan berbagai isu strategis yang dihadapi bangsa saat ini.
Acara yang dimoderatori oleh Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) Bursah Zarnubi ini, dihadiri oleh sekitar 80 aktivis lintas generasi, mulai dari yang senior seperti Bambang Wiwoho, Ariyadi Achmad, Syahganda Nainggolan, Laode Ida, Hatta Taliwang, Yayat Biaro, Wahyono, Haris Rusli Moti, Djoko Edhy Abdurachman, Yamin Tawary, dan Sudjana Sulaiman, hingga aktivis muda seperti Ketua Presidium PP PMKRI Lidya Natalia, Ketua Umum DPP IMM Beni Pranula, Ketua Umum GPII Karman BM, aktivis Pandu UI Patriot, dan Sekjen LMND Hendrik Kurniawan.
Dalam acara ini para aktivis secara bergantian menyampaikan pandangan kritis dan keprihatinan tentang situasi ekonomi politik saat ini. Beberapa peserta diskusi menyampaikan desakan untuk melakukan gerakan cabut mandat Jokowi karena berbagai kebijakan pemerintah telah membuat kehidupan rakyat kecil tambah susah. Pandangan ini antara lain disampaikan oleh Beni Pramula Ketua Umum IMM Hatta Taliwang dan Ketua Umum GPII Karman BM.
Sebagian besar aktivis yang hadir setuju dengan gagasan itu, untuk kemudian menyusun rencana strategis yang berkesinambungan guna merespon situasi kebangsaan yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan
.[wid]
