Berita

fahri hamzah/net

Hukum

Fahri Hamzah Heran Kenapa Aktivis Indonesia Dukung Penyadapan

KAMIS, 09 JULI 2015 | 02:54 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik sikap para aktivis di Indonesia yang mendukung upaya pelanggaran HAM yang dikemas dalam bentuk penyadapan oleh KPK. Sementara di negara-negara demokrasi lainnya di dunia, aktivis justru menentang upaya melanggar HAM dengan dalih penyadapan.

"Bagi saya aneh saja, para aktivis Indonesia justru mendukung penyadapan secara serampangan tanpa putusan pengadilan," kata Fahri Hamzah, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut Wasekjen PKS ini, penyadapan tanpa keputusan pengadilan sangat berbahaya, meski dilabel dengan pemberantasan korupsi. Menyadap tanpa putusan pengadilan menurut Fahri, masuk dalam kategori pelanggaran HAM.


"Ini perbedaan aktivis di Indonesia dengan rekannya di luar negeri yang menentang apapun upaya untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya seperti penyadapan," tegasnya.

Jika ini dibiarkan, Fahri khawatir terjadi penyalahgunaan hasil penyadapan untuk kepentingan kekuasaan. "Sayangnya, para aktivis tidak berpikir ke sana," ungkapnya.

Beda dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Fahri seperti dilansir dari JPNN, dalam tugasnya BIN bisa menyadap siapapun.

"Tapi semua hasil penyadapan BIN tidak bisa dijadikan alat bukti hukum dan laporannya hanya ditujukan kepada Presiden," tukasnya. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya