. Sejak 29 Juni lalu, proses audit forensik terhadap Pertamina Energy Sevices Ltd Singapore sudah dilakukan. Audit dilakukan oleh perusahaan Konsultan Forensik dari Australia bernama Kordamentha cabang Singapore yang ditunjuk oleh SPI Pertamina pusat.
Informasi itu dibeberkan Pengamat Ekonomi Energi Yusri Usman saat berbincang, Selasa (7/7).
"Dan kedatangan tim audit ke kantor Petral-PES diantar langsung oleh Direktur Umum Pertamina Dwi Daryoto, didampingi oleh VP Upstream Pertamina. Tim ini juga didampingi oleh tim dari Kejaksaan Agung dan sekarang sudah bekerja,†sambungnya.
Nah yang mengherankan, tim itu cuma fokus melakukan forensik terhadap kegiatan pengadaan tahun 2012 sampai dengan 2014 saja.
"Kalau informasi ini benar, artinya ini adalah suatu kebijakan yang aneh, karena temanya adalah untuk proses pembubaran Petral yang digembar gemborkan sarang mafia migas,†ungkap dia.
Tim audit forensik bertugas memeriksa semua aktifitas sejak Petral Singapore berubah fungsi dari pengekspor menjadi pengimpor di tahun 2004. Seharusnya, menurut dia, proses audit forensik dimulai sejak tahun 2004 sampai dengan akhir 2014.
"Yang menjadi pertanyaan juga mengapa BPK (Badan Pemeriksa keuangan) yang selama ini mengaudit PES tidak dilibatkan? Padahal menurut Undang Undang bahwa unsur kerugian Negara harus dikeluarkan oleh BPK RI,†jelasnya.
Yusri tegaskan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno layak dicopot. Sebab, kebijakannya telah menyebabkan carut marut di bidang ekonomi energi.
Contoh lainnya, kebijakan Rini menunjuk Direktur Utama perusahaan plat merah yang tidak memiliki pengalaman di bidang usaha korporasi yang dipimpin.
"Saya menyoroti kebijakan Rini dalam sektor energi. Khususnya penempatan direktur utama Pertamina,â€imbuhnya.
Ditunjuknya Dwi Soetjipto dari Dirut PT Semen Indonesia Tbk menjadi Dirut PT Pertamina (Persero) sehingga keputusan terkait Blok Mahakam menjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan publik.
"Faktanya katanya kebijakan Direksi Pertamina yang memberikan share down30% kepada Total-Inpex,†bebernya.
Belum lagi kebijakan Menteri Rini soal tukar guling saham Mitratel dan soal aktifitas penempatan pengolahan data Telkomsel di Singapura yang potensi merugikan negara dari sektor ekonomi dan keamanan negara.
"Sangat tepat dicopot, hanya persoalannya hak prerogatif kan di tangan Presiden. Apakah benar Presiden mau copot? kemudian Rini adalah Tim sukses ring 1 dan ketua tim transisi, tentu banyak rahasia sejak sebelum kampanye Pilpres yang dia pegang. Bisa jadi kartu truf ini akan dia gunakan menekan Presiden,†demikian Yusri.
[sam]
