. Seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI telah sepakat menyepakati pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Meski begitu, harus ada pembahasan atas RUU JPSK baru setelah Perppu yang dikeluarkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dicabut.
Kesepakatan itu diambil dalam rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan wakil Kementerian Hukum dan HAM, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).
"Secara bulat seluruh fraksi setuju pencabutan Perppu JPSK. Dan fase berikutnya membahas RUU JPSK," kata anggota Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 6/7).
Dalam hal ini, Misbakhun mengapresiasi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang mampu menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak bisa diselesaikan oleh para Menteri Keuangan sebelumnya. Menurutnya, Menkeu Bambang Brodjonegoro bisa menyelesaikan persoalan pelik tentang Pencabutan Perpu No 4/2008 dengan membangun komunikasi yang sangat baik dengan Fraksi-fraksi di DPR.
"Hal itu dengan baik dijalankan Menkeu sehingga kebuntuan politik bisa diselesaikan dengan baik. Beban sejarah yang buntu itu telah dipecahkan. Ini adalah sejarah dan sebuah prestasi besar," jelasnya.
Sebelum keputusan diambil, sepuluh fraksi yang ada di Komisi XI DPR RI menyampaikan pandangannya. Misbakhun yang juga jurubicara Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, Perppu JPSK adalah satu dari tiga Perppu yang pernah dikeluarkan pemerintah pada tahun 2008. Dua Pperppu lainnya adalah tentang Bank Indonesia (BI) dan tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Selama ini, DPR tidak bisa membahas RUU JPSK karena Perppu Nomor 4/2008 itu belum dicabut. Padahal, bila belajar dari pengalaman krisis Asia, krisis 1998, dan resesi global 2007 hingga 2008, pemerintah harus siap bergerak cepat menangani krisi keuangan.
"Ketidakjelasan payung hukum yang membuat tidak jalan efektif. Karenanya FPG mengapresiasi langkah pemerintah mengajukan pencabutan Perppu JPSK dan mengajukan RUU JPSK," sambungnya.
Dari pengalaman selama ini, kata Misbakhun, RUU JPSK perlu disusun dengan memperhatikan beberapa hal. Misalnya, aturan tentang JPSK harus lebih ditujukan untuk pencegahan krisis sehingga sebisa mungkin dihindarkan. Selain itu, UU JPSK nantinya harus merinci bagian penting hukum yang selama ini diperdebatkan.
Selanjutnya, UU JPSK nantinya harus menegaskan persoalan krisis yang tegas, sehingga keberadaannya tidak hanya memperkuat landasan hukum.
"Golkar berharap prosesnya dilaksanakan secara integratif. Yaitu RUU Bank Indonesia, RUU Perbankan dan Penjaminan Kredit yang jadi prioritas Prolegnas 2015," kata Misbakhun.
Pandangan menyetujui pencabutan Perppu JPSK itu juga disepakati oleh lainnya seperti Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem, Fraksi PD, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PKS.
‎
Sedangkan Menkeu Bambang Brodjonegoto mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Komisi XI DPR RI itu, dan akan segera bersiap membahas RUU JPSK.
"Besar harapan kami, kita bisa bekerja sama dalam membahas RUU JPSK. Kami berharap ini bisa disahkan dalam paripurna DPR mendatang," kata Bambang.
[rus]
