Rieke Minta PP Jaminan Hari Tua Ditunda

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) diminta untuk dikembalikan ke peraturan semula. Pasalnya, ada kesalahan manajerial dalam PP itu.

Begitu kata anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Kementerian Tenaga Kerja di ruangan Komisi IX, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

"Karena PP Jaminan Hari Tua, dana pensiun belum bisa diakses oleh rakyat Indonesia dan DPR, maka saya seperti yang disampaikan, peraturan kembali dulu pada peraturan yang lama," kata politisi PDIP itu.

Minimnya publikasi, lanjutnya, membuat PP ini membingungkan masyarakat dalam tahap implementasi. Atas dasar itu, ia berharap agar PP baru ini ditunda dan kembali ke regulasi sebelumnya. Mengingat dalam aturan lama, dana JHT bisa cair seluruhnya setelah lima tahun menjadi peserta.

"Pertama, miss manajemen tata kelola pemerintahan ditanggung oleh rakyat! PP ini ditanggung fatal oleh rakyat!" jelasnya.

PP JHT harus dievaluasi karena aturan-aturan tidak pro terhadap rakyat, terutama buruh. Salah satunya, evaluasi aturan yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) dalam PP.

"Yang berhak mendapatkan pensiun maka harus dievaluasi. Selama pemerintah belum bisa distribusikan maka belum bisa beroperasi. Kami anggap PP itu fiktif. Ini percuma dibahas kalau menteri tidak datang," tuturnya.[wid]