Berita

darmin nasution/net

Politik

Ekonomi RI Makin Nyungsep Kalau Darmin Nasution Jadi Menteri

SENIN, 06 JULI 2015 | 06:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Darmin Nasution memang pernah menduduki sejumlah jabatan di eksekutif. Tapi selama jadi pejabat, tidak ada prestasi yang diukirnya.

Begitu antara lain alasan kenapa Darmin kurang pantas diangkat menjadi menteri bidang ekonomi di kabinet kerja. Dengan rekam jejak yang demikian, Darmin diyakini tidak akan mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang ada dan membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan janji ekonomi Nawacita dan Trisakti.

"Nggak pantes banget (Darmin Nasution jadi menteri bidang ekonomi), selama ini jadi pejabat juga gak ada prestasinya," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sya'roni saat berbincang dengan redaksi, Minggu (5/7).


Selain soal kemampuan, pertimbangan lain bahwa Darmin tidak tepat dijadikan menteri karena dianggap sebagai figur bermasalah. Saat menjabat Dirjen Pajak, Darmin ditengarai terlibat dalam beberapa kasus besar seperti kasus pengemplanan pajak Paulus Tumewu dan kasus pajak Gayus Tambunan.

Selain dua kasus itu, Darmin yang pernah menjabat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Kepala Bapepam Lembaga Keuangan, dan Deputi Senior Bank Indonesia, juga disebut-sebut tersangkut kasus Century senilai Rp 6,7 triliun. Ketika kasus ini muncul, Darmin adalah komisioner LPS. Darmin diketahui ikut rapat KSSK yang mengurus bailout tersebut.

"Jadi, kalau dia (Darmin) diangkat menjadi menteri, ekonomi Indonesia makin nyungsep, rupiah makin terseok," tukas Sya'roni yakin.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya