Presiden Jokowi menerima laporan warga Sinabung tidak percaya lagi dengan kunjungan yang dilakukan pemerintah. Sebab, selama ini belum ada solusi yang bisa mengatasi penderitaan mereka. Karena itu, Presiden meminta anak buahnya menyusun solusi jitu mengatasi bencana letusan Gunung Sinabung.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) penanggulangan bencana letusan Gunung Sinabung di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Yang ikut rapat antara lain Wapres Jusuf Kalla, Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa, Seskab Andi Widjajanto, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono dan Bupati Tanah Karo Terkelin Brahmana.
"Saya sudah mengirim beberapa tim ke sana. Yang saya baca, sekarang masyarakat tidak mau lagi menerima kunjungan. Dikunjang, kunjungi, kunjang, kunjungi, nggak ada solusi buat apa," cetus Jokowi saat membuka rapat itu.
Karena itu, Jokowi memilih tidak mengunjungi para pengungsi Sinabung terlebih dahulu. Dia memerintahkan instansi terkait segera mencari solusi. Nah, kalau solusi itu sudah ada, dirinya baru akan datang ke Sinabung. "Saat saya ke sana harus sudah ditemukan solusi permanen. Kalau hanya memberi bantuan, saya tidak. (Cukup) Menteri Sosial yang melakukan itu," tegasnya.
Eks Walikota Solo itu juga meminta agar solusi yang dibuat berangka panjang. Soalnya, dari informasi yang diterimanya dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi Sinabung akan terus berlangsung sampai 5 tahun ke depan.
Hasil rapat ini tidak memuaskan Jokowi. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar sesudahnya, Jokowi kembali menyinggung masalah bencana Sinabung. Dia meminta tim penanggulangan bergerak cepat memberikan bantuan, khususnya mendistribusikan "kartu sakti" kepada para pengungsi.
"Yang terjun di lapangan harus segera ditindaklanjuti. Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera harus bisa diberikan kepada pengungsi Sinabung sebelum Lebaran," ujarnya.
Jokowi juga meminta Menteri BUMN dan PLN segera mengalirkan listrik untuk 130 rumah yang dibuat pemerintah untuk para pengungsi. "Kalau listriknya nggak ada, (para pengungsi) nggak mau pindah," imbuhnya.
Untuk Kementerian Pekerja Umum, dia memerintahkan segera membuat saluran air kepada rumah-rumah itu. Alat penampungan air juga harus segera dibangun. Sedangkan Kementerian Sosial ditugaskan menyediakan perlengkapan dan perabotan rumah tangga. "Kasur kalau ada anggarannya. Peralatan dapur kalau ada anggarannya," tandasnya.
Gunung Sinabung adalah gunung berapi di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketinggian gunung mencapai 2.460 meter. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010. Letusan terakhir gunung ini terjadi sejak September 2013 dan berlangsung hingga kini.
Pemerintah pusat pun telah melakukan sejumlah langkah penanggulangan bencana erupsi itu. Di era Pemerintahan Presiden SBY telah ditetapkan 7 kebijakan untuk menanggulanginya. Pertama, Presiden meminta agar kebutuhan pokok di tempat penampungan sementara terus dijaga dan ditingkatkan hingga Maret 2014. Kedua, Presiden mengistruksikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperhatikan para siswa secara khusus melalui sistem dan skema yang ada seperti pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pemberian beasiswa bagi para korban gunung Sinabung, di berbagai tingkatan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan mahasiswa).
Ketiga, segera melakukan program
Cash For Work untuk membantu menstimulasi para korban agar dapat bekerja atau berkreasi di tempat penampungan sementara.
Cash for Work dilakukan melalui berbagai skema bantuan langsung tunai. Keempat, mengalokasikan dana bantuan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
Kelima, Presiden meminta OJK untuk melakukan penjadwalan kembali utang-utang korban bencana Sinabung. Keenam, relokasi kepada 1000 Kepala Keluarga dalam radius 3 km ke tempat yang lebih aman. Ketujuh, Presiden telah menunjuk Kepala BNPB untuk memimpin koordinasi penanggulangan bencana Sinabung dibantu oleh Kepala Staf Kodam (KASDAM) Bukit Barisan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta TNI-Polri.
Kini di era Pemerintahan Jokowi saat ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan dalam menangani erupsi Gunung Sinabung.
Pertama, relokasi penduduk yang nyata-nyata tidak boleh kembali karena radius 30 kilometer, yakni sejumlah 370 rumah direlokasi di Seosar. "Ketika kami melakukan relokasi seperti itu, gunungnya meletus lagi. Kedua adalah lahan pertanian untuk para korban," kata Syamsul, usai ratas.
Erupsi Gunung Sinabung diprediksi berlangsung selama lima tahun. Karena itu, Presiden menginginkan adanya solusi permanen menghadapi masalah ini.
Syamsul mengatakan, solusi permanen salah satunya berbentuk penambahan jumlah rumah yang dibangun bagi warga yang harus direlokasi. Sebelumnya berjumlah 370 menjadi 2.053 rumah yang harus didirikan. "Jadi, ribuan rumah lainnya itu, radiusnya di atas 30 km, tapi karena sekarang itu arahnya ke selatan, tenggara, dan timur, jadi harus direlokasi. Kalau tidak meletus, mereka bisa kembali ke lahannya. Artinya, rumahnya itu letaknya tidak jauh dari lahan mereka," terangnya.
Atau, cara lainnya dengan menyediakan rumah dan lahan bagi ribuan korban erupsi Sinabung. Sebab, pemerintah tidak bisa hanya menyediakan rumah saja tanpa lahan bagi para korban.
"Ada gunung meletus terus-menerus, ada orang sejak lama terus-menerus ke mana ini akan bekerja. Kita targetkan, Desember tahun ini semua selesai," jelasnya. ***
