Gubernur Pemprov DKI Basuki Tjahya Purnama/net
PT Adhi Karya (Persero) akan ngutang ke perbankan untuk proyek Light Rapid Transit (LRT) Jakarta sebesar 70 persen dari kebutuhan dana. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI khawatir, proyek yang dibangun dengan utang tersebut akan bermasalah, mangkrak di tengah jalan.
Direktur Utama Adhi Karya Kiswo Darmawan mengatakan, pihaknya telah dipanggil Kementerian BUMN untuk memaparkan kepada Gubernur DKI tentang mode transportasi baru, LRT.
"Proyek LRT skemanya business to business (B to B), jadi Pemprov DKI akan menugaskan PT Jakarta Propentido (Jakpro) untuk bergabung dalam proyek ini. Termasuk Jasa Marga dan Wika untuk menjadi investor," ujarnya, di Jakarta, kemarin.
Dengan adanya beberapa BUMN dan BUMD yang ikut bergabung dalam proyek ini, ia berharap tetap menjadi pemegang saham mayoritas. "60 persen kepemilikan sahamnya tetap di Adhi, maunya menteri BUMN," katanya.
Perseroan, lanjutnya, siap untuk membangun keseluruhan proyek LRT, mulai dari membangun jalan hingga penyediaan kereta. Adhi akan melakukan pinjaman hingga 70 persen dari perbankan untuk pendanaan proyek LRT.
"Investasi tahap awal butuh Rp 12 triliun, kita akan pinjam ke Bank Mandiri 70 persen dari kebutuhan karena Penyertaan Modal Negara (PMN) cuma dapat Rp 1,4 triliun. Masih kurang," katanya.
Sementara, Gubernur Pemprov DKI Basuki Tjahya Purnama merasa aneh mendengar penjelasan Adhi Karya yang mengaku
feasible alias layak mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk membangun semua proyek. Pasalnya, berdasarkan kajian yang dilakukan Jakpro, bila pembangunan jalan layang dilakukan perusahaan, tidak mungkin mendapat untung.
"Kita ingin analisa. Hasil
feasible study, atau studi kelayakan Jakpro, tidak mungkin perusahaan LRT untung kalau jual tiket murah, apalagi harus bangun juga jalan layangnya. Jadi cuma bisa
signaling sama
railling stok. Anehnya, Adhi Karya bilang mau minjem bank untuk bangun semuanya, ngaku
feasible," cetusnya.
Ia khawatir, bila melakukan pinjaman, lalu proyek tersebut mengalami kendala alias mangkrak di tengah jalan, atau malah merugi saat pengoperasian nanti, maka lahan DKI yang dimanfaatkan Adhi Karya akan disita.
"Kalau udah jadi lalu pengoperasiannya rugi, pinjaman bank macet. Sementara mereka bangun LRT di atas tanah DKI, nah hak sita lahan ada di DKI bukan di bank. Mau tidak bank minjemin duit? Belum tentu mau," katanya.
Menurutnya, Pemprov DKI bisa mengambil alih pengoperasian LRT dari Adhi Karya tanpa melakukan ganti rugi, bila terjadi kerugian dan proyek mangkrak dikerjakan.
"Jadi, kajian di seluruh dunia, kalau LRT mau tiketnya murah, jalan layang harus pemerintah yang bangun. Atau kasih hak naikin Koefisien Lantai Bangunan (KLB) gedung-gedung di sekitar jalan itu. Tapi, itu juga tidak bisa dilakukan karena aturan tata negaranya, tidak bisa mereka bayar ke PT harus ke DKI," tandasnya. ***
