Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Misbakhun Golkar: Singapura Sisipkan Pengamat Gagalkan Tax Amnesty

KAMIS, 02 JULI 2015 | 19:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Komisi XI DPR RI mendukung rencana pemerintah menambah pemasukan dengan menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun mengatakan, niatan pemerintah tersebut baik. Sebab, dana-dana dari para penyelundup nantinya akan masuk ke negara bila tax amnesty diterapkan.

"Pemerintah ingin memberikan pengampunan yang dulu nyelundupin pajak, menghindari pajak, dan yang membawa dana-dana itu ke luar negeri sebelum sempat dilaporkan di indonesia. Mereka akan diberi keringanan supaya tidak kena sangsi. Sehingga dana-dana yang ada di luar negeri itu kembali ke Indonesia," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta (Kamis, 2/7).


Misbakhun mengatakan, tax amnesty juga berpotensi melipatgandakan APBN Indonesia. Khusus dari Singapura, penerapan tax amnesty diperkirakan bakal memberi pemasukan sebesar Rp 1.000 triliun hingga Rp 3.000 triliun.

"Kalau Rp 3.000 triliun itu masuk ke perbankan Indonesia, maka kita akan punya dana besar untuk membiayai infrastruktur dan proyek-proyek dalam negeri. Jadi pajaknya kita dapat, likuiditasnya kita jadi besar di sistem perbankan kita dan yang untung rakyat Indonesia," sambungnya.

Walau begitu, Misbakhun mengaku bahwa penerapan ini tidak akan mudah dilaksanakan mengingat Singapura tidak akan rela. Bahkan Misbakhun menduga bahwa Singapura telah menyusupkan pengamat-pengamat untuk menolak tax amnesty.

"Mereka (Singapura) mendekati pengamat untuk mengatakan bahwa tax amnesty ini tidak masuk akal," tandasnya. [sam]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya