Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Misbakhun Golkar: Singapura Sisipkan Pengamat Gagalkan Tax Amnesty

KAMIS, 02 JULI 2015 | 19:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Komisi XI DPR RI mendukung rencana pemerintah menambah pemasukan dengan menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun mengatakan, niatan pemerintah tersebut baik. Sebab, dana-dana dari para penyelundup nantinya akan masuk ke negara bila tax amnesty diterapkan.

"Pemerintah ingin memberikan pengampunan yang dulu nyelundupin pajak, menghindari pajak, dan yang membawa dana-dana itu ke luar negeri sebelum sempat dilaporkan di indonesia. Mereka akan diberi keringanan supaya tidak kena sangsi. Sehingga dana-dana yang ada di luar negeri itu kembali ke Indonesia," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta (Kamis, 2/7).


Misbakhun mengatakan, tax amnesty juga berpotensi melipatgandakan APBN Indonesia. Khusus dari Singapura, penerapan tax amnesty diperkirakan bakal memberi pemasukan sebesar Rp 1.000 triliun hingga Rp 3.000 triliun.

"Kalau Rp 3.000 triliun itu masuk ke perbankan Indonesia, maka kita akan punya dana besar untuk membiayai infrastruktur dan proyek-proyek dalam negeri. Jadi pajaknya kita dapat, likuiditasnya kita jadi besar di sistem perbankan kita dan yang untung rakyat Indonesia," sambungnya.

Walau begitu, Misbakhun mengaku bahwa penerapan ini tidak akan mudah dilaksanakan mengingat Singapura tidak akan rela. Bahkan Misbakhun menduga bahwa Singapura telah menyusupkan pengamat-pengamat untuk menolak tax amnesty.

"Mereka (Singapura) mendekati pengamat untuk mengatakan bahwa tax amnesty ini tidak masuk akal," tandasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya