Berita

Muhammad Taufik/net

Hukum

Gerindra DKI: Ahok Harus Diperiksa di Bareskrim Jangan di Balaikota

KAMIS, 02 JULI 2015 | 15:10 WIB | LAPORAN:

. Partai Gerindra mengaku baru tahu isu Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terlibat korupsi pembangunan  Dermaga Manggar di Belitung Timur, setelah Ahok bersama Jokowi memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2012.

"Kita taunya setelah dia jadi wagub," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Muhammad Taufik seperti dilaporkan RMOL Jakarta, Kamis (2/7).

Wakil Ketua DPRD DKI ini mengatakan, meski demikian isu keterlibatan ‎Ahok itu memang sempat terdengar sayup-sayup saat proses Pilgub DKI 2012.‎ Namun saat itu partainya tidak menggubris.


"Memang pernah ada juga laporan ke kita, pas proses-proses Pilkada dan setelah Pilkada juga ada," papar Taufik.

Taufik mengimbau agar penyelidikan terhadap Ahok dapat segera dilaksanakan oleh Bareskrim Polri. Ia yakin sebagai warga negara yang baik, Ahok akan mematuhi seluruh aturan terkait pemeriksaan kasus pembangunan Dermaga Manggar itu.

‎"Harus segera diusut dan sebagai warga negara yang baik harus ikuti pemeriksaan di Bareskrim. Pemeriksaanya di Bareskrim jangan di Balaikota. Kan posisinya sebagai WNI-kan sama. Segera diperiksa biar selesai. Jangan jadi ganjalan buat Ahok nanti isu itu," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Ketahanan NKRI melaporkan Ahok terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Dermaga Manggar yang diduga merugikan negara sebesar Rp 22 miliar. Kasus ini tertunda penanganannya karena situasi politik tahun 2012 yang masih dalam suasana Pilgub DKI.

Kasus ini berawal tahun 2003 lalu saat Belitung Timur mempersiapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur dan Program Strategis Departemen Perhubungan tentang pembangunan pelabuhan di Indonesia yakni Dermaga Manggar-Ketapang.  
 
Pembangunan proyek ini sendiri menggunakan APBN untuk dermaga dan APBD untuk lahan seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Manggar, yang ditandatangani Ahok sewaktu menjabat Bupati Belitung Timur pada 2006. Ahok sendiri turut diduga memalsukan dokumen negara terkait proyek itu. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya