Berita

Basuri Tjahaja Purnama/net

Hukum

Adik Ahok Heran Kenapa Isu Korupsi Dermaga Manggar Diributkan Lagi

KAMIS, 02 JULI 2015 | 11:54 WIB | LAPORAN:

. Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama mempertanyakan alasan kenapa isu korupsi pembangunan Dermaga Manggar di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Babel kembali diungkap.

"Kenapa baru sekarang (diungkap)?" ujar Basuri saat dihubungi RMOL Jakarta, Kamis (2/7).

Adik kandung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini yakin, isu korupsi dermaga tersebut kembali dihembuskan berkaitan dengan Pilkada Belitung Timur 2015.


"Pastilah ada hubungannya dengan Pilkada," katanya.

Basuri juga mengungkapkan kalau isu korupsi Dermaga Manggar itu tidak berkaitan dengan kakaknya Ahok yang pernah menjabat sebagai bupati di Bangka Belitung. Ia menuding bupati sesudah kakaknya, yaitu Khairul Effendi yang bermain di proyek tersebut.

Meski demikian, Basuri mempersilahkan kasus tersebut diangkat kembali. Namun, ia meminta agar Forum Ketahanan NKRI yang melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung juga bertanggung jawab bila di kemudian hari tidak ditemukan kesalahan apapun pada Ahok.

"Tapi yang lapor juga harus tanggung jawab kalau nggak benar," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Ketahanan NKRI melaporkan Ahok terkait dugaan kasus korupsi pembangunan Dermaga Manggar yang diduga merugikan negara sebesar Rp 22 miliar. Kasus ini tertunda penanganannya karena situasi politik tahun 2012 yang masih dalam suasana Pilgub DKI Jakarta.

Kasus ini berawal tahun 2003 lalu saat Belitung Timur mempersiapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur dan Program Strategis Departemen Perhubungan tentang pembangunan pelabuhan di Indonesia yakni dermaga Manggar-Ketapang.  
 
Pembangunan proyek ini sendiri menggunakan APBN untuk dermaga dan APBD untuk lahan seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Manggar, yang ditandatangani Ahok sewaktu menjabat Bupati Belitung Timur pada 2006. Ahok sendiri turut diduga memalsukan dokumen negara terkait proyek itu. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya