Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Komisi XI: Dampak Bangkrutnya Yunani Tidak Terlalu Besar bagi Indonesia

RABU, 01 JULI 2015 | 12:25 WIB | LAPORAN:

. Banyak analis memprediksi bangkrutnya Yunani akan berdampak bagi ekonomi Indonesia. Tapi, anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon tetap yakin, imbas kebangkrutan negeri para dewa itu tidak akan begitu menekan perekonomian nasional.

"Saya rasa dampaknya tidak ada terlalu besar. Sebab, kita tidak memiliki hubungan dagang secara langsung dengan Yunani," jelas Nurdin di Jakarta, Rabu (1/7).

Kebangkrutan Yunani itu ditandai dengan tak mampu membayar cicilan utang kepada IMF senilai Rp 22 triliun yang jatuh tempo pada Selasa (30/6) kemarin. Ekonomi Yunani diprediksi akan hancur karena harus melunasi utang sebesar Rp 5 ribu triliun.


Bangkrutnya Yunani diprediksi bakal menurunkan nilai tukar euro. Hal ini bisa mendorong fenomena "super dolar". Jika dolar AS terus menguat, rupiah juga tertekan.

Namun, bagi Nurdin, itu hanya prediksi dan analisis para pakar. Dalam kenyataannya, bisa saja tidak terjadi.

Politisi Hanura ini melihat, Yunani bukan negara yang memiliki pengaruh sangat besar di Eropa. Kedudukannya beda dengan Jerman atau Inggris. Jadi, bangkrutnya Yunani tidak akan terlalu berpengaruh pada turunnya euro.

"Saya rasa bangkrutnya Yunani ini tidak akan terlalu menurunkan euro dan menaikkan dolar AS," imbuhnya.

Dari sisi ekonomi dalam negeri, Nurdin meminta semua pihak tidak terus psimistis atas lemahnya rupiah terhadap dolar. Yang harus dilakukan sekarang adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

"Kita harus tingkatkan ekspor dan kurangi impor. Gunakanlah bahan baku yang ada di Indonesia. Dengan degitu, defisit perdagangan kita kecil, atau bahkan bisa surplus. Dengan begitu, dolarnya tidak akan lari ke luar dan rupiah akan menguat kembali," tandasnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya