Berita

Hukum

Ilham Arief Bisa Masuk Daftar Buronan KPK

RABU, 01 JULI 2015 | 12:02 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan kerjasama rehabilitasi dan transfer kelola air PDAM Makassar, Ilham Arief Sirajuddin sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Berbagai macam alasan dilontarkan mantan Walikota Makassar tersebut untuk menghindar dari pemeriksaan KPK. Mulai dari sedang menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi, hingga alasan ingin menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Singapura.

Wakil Ketua KPK sementara, Indriyanto Seno Adji mengatakan, alasan yang dibuat oleh Ilham hanya mengada-ada saja. Duga dia, Ilham malah sengaja mengulur waktu dengan macam alasan guna menghindari pemeriksaan penyidik KPK.


"Sepertinya beliau sekalian mengulur waktu dengan memberi alasan juga akan berobat di Singapura, dan sepertinya sampai menunggu putusan praperadilan dulu," terangnya saat dikontak, Rabu (1/7).
 
Karenanya, menurut Idriyanto, KPK bisa saja akan memerintahkan penyidik melakukan upaya paksa dalam panggilan berikutnya. Bahkan, jika tetap diabaikan maka Ilham dapat dimasukkan dalam daftar buronan, lanjut Indriyanto.

"Upaya paksa dapat saja dilakukan kalau beliau tetap tidak berkehendak hadir atas panggilan ini. Bahkan dapat dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang)," tegas Indriyanto.

Walau begitu, KPK berharap Ilham memiliki itikad baik dan bersikap kooperatif guna memperlancar proses perkaranya.

Dalam kasusnya Ilham disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. [sam]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya