. Komisi VI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno guna membahas road map atau master plan BUMN 2015-2019, Selasa (30/6).
Selain meminta Kementerian BUMN mengsinergiskan kinerja perusahaan pemerintah khususnya dalam mewujudkan swasembada gula nasional, dalam rapat kerja tersebut, Komisi VI DPR RI juga meminta Menteri Rini cs untuk membuat road map atau master plan BUMN rampung pada Agustus 2015.
Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI juga klarifikasi terkait rencana pinjaman sebesar Rp520 triliun kepada Tiongkok.
Kepada anggota Komisi VI DPR RI, Rini Menjelaskan, Indonesia tidak mengajukan pinjaman kepada Tiongkok. Sebaliknya, menurut Rini, Tiongkok yang menawarkan dan memberikan pinjaman ke Indonesia untuk melakukan kerja sama infrastruktur.
"MoU menekankan bila dilakukan kerja sama infrastruktur dengan Tiongkok,
National Development Reformation Commission (NDRC) akan merekomendasikan perusahaan terbaik untuk mengerjakan hal itu, begitu juga Indonesia dalam hal ini Kementerian BUMN," papar Rini di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dia menjelaskan,
China Development Bank (CDB) bersedia menyediakan dana USD20 Miliar untuk membiayai proyek infrastruktur Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, ICBC (
Industrial and Commercial Bank of China) juga menyediakan dana sebesar USD 20 miliar. Dana dana itu hanya bisa terealisasi kalau memang saat ada proyek
"Jadi ini masih MoU,
letter of intent. Kalau nantinya Garuda akan memesan pesawat, mereka akan menawarkan lisingnya dan tentunya apakah ini dari mereka, akan dilihat nantinya,
rate-nya berapa, jangka waktunya berapa lama," papar Rini.
[sam]
