Berita

joko widodo

Politik

Salah Pilih Orang Lagi, Jokowi Target Selanjutnya

Disarankan Pilih Aktivis Profesional
SELASA, 30 JUNI 2015 | 18:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Seiring menghangatnya desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti menteri yang tidak becus kerja sesuai visi dan target presiden, reshuffle diharapkan berlandas pada sejarah perubahan di Indonesia.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Prodem, Satyo "Komeng" Purwanto, menanggapi kian kuatnya spekulasi bahwa waktu reshuffle Kabinet Kerja tidak akan lama lagi.

"Perubahan itu hampir selalu dimulai dengan gerakan sosial yang dipicu oleh perasaan tidak nyaman di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Biasanya kaum aktivis gerakan akan ambil inisiatif. Saat ini kekuatan pendukung Presiden mulai bergeser dari peta induknya dikarenakan kondisi subjektif presiden sendiri dan kondisi eksternal dalam konteks sosial ekonomi dunia serta rapuhnya kabinet," ujar Komeng kepada wartawan (Selasa, 30/6).


Menurut Komeng, perubahan politik di Indonesia dan di mana pun di dunia selalu bermula dari jalanan alias kaum aktivis gerakan. Setelah itu kelompok elite parpol akan melakukan re-aliansi menghadapi kekacauan sosial politik. Terlebih saat ini, kekecewaan gerakan buruh, mahasiswa dan tani nelayan kepada pemerintah sudah hampir memuncak.

Komeng melanjutkan, presiden harus mengambil inisiatif mengganti dan memilih orang dengan kualifikasi high profile dan high skills, atau dengan kata lain presiden harus memilih menteri dari kalangan aktivis profesional dalam bidangnya, pendukung Jokowi yang memiliki jaringan luas di gerakan civil society yang berbasis massa, termasuk jaringan gerakan mahasiswa.

"Reshuffle kabinet saat ini menjadi sangat krusial dikarenakan jika salah lagi dalam memilih orang maka sasaran berikutnya ke Jokowi langsung. Perlu diingat, potensi power game dengan indikasi jaringan Jusuf Kalla sudah mulai meng-exercise kejatuhan Jokowi. Waspadalah," pungkasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya