Komisi Pemberantasan Korupsi sudah saatnya mengungkap kasus korupsi yang melibatkan aktor besar, modus yang canggih, dan menyebabkan kerugian negara yang besar.
"Tidak hanya mengungkap kasus korupsi pengadaan barang dan suap," tegas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi "Seleksi Pimpinan KPK dan Agenda Penuntasan Kejahatan Ekonomi BLBI" di Jakarta, Senin (29/6).
"Untuk mengungkap kasus korupsi tingkat tinggi, perlu penegak hukum yang kuat dan berani. Pemberatasan korupsi harus dilakukan secara berjamaah," tegas Dahnil, inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini.
Selain Dahnil juga hadir sebagai pembicara aktivis Pusat Advokasi dan Studi Indonesia (PAS Indonesia) Taufik Riyadi, Direktur Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, dan Dewan Pakar KAU Kusfiardi Sutan Majo Endah, Ketua Umum BEM UNJ Ronny Setiawan dan Korbid Sospol BEM UI Grady Nagara.
Sementara itu, Taufik Riyadi mengungkapkan, sembilan anggota Pansel KPK yang semuanya wanita diharapkan bisa menyeleksi calon pimpinan KPK yang mau memprioritaskan kasus-kasus lawas yang menjadi perhatian publik seperti BLBI.
Sebab, BLBI meninggalkan beban obligasi rekapitalisasi sebesar RP422,6 triliun. Obligasi rekap mencakup empat bank BUMN sebesar Rp279,4 triliun, bank swasta RP141,96 triliun, dan untuk 12 BPD senilai Rp1,23 triliun.
"Kasus kejahatan ekonomi BLBI, misalnya. Ini bisa menjadi bahaya laten yang jika tak segera dituntaskan dikhawatirkan akan terulang lagi di masa mendatang," kata Taufik.
Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak melakukan kompromi dalam bentuk apapun kepada para konglomerat obligor BLBI dan memasukkan mereka yang bersalah ke dalam blacklist pengusaha bermasalah.
"Hal tersebut penting karena mereka tengah berupaya keras mengambil lagi aset-aset yang pernah disita negara. Kita lihat secara telanjang mereka melakukannya via proses hukum," kata Taufik.
[zul]
