Tahun 2014 ada 88,1 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Konsekuensi dari peniingkatan ini, Indonesia berada di posisi ke-13 di wilayah Asia Pasifik dan Jepang dengan penipuan tertinggi di media sosial.
Demikian disampaikan oleh Pakar Keamanan Cyber asal Lembaga Riset CISSReC, Pratama Persadha saat diksusi "Badan Cyber Nasional Penjaga Kedaulatan Cyber NKRI" di Aula Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Jumat (26/6).
"Di Indonesia sendiri ada sekitar 4000 serang ransomware. Dalam keadaan kondisi cyber Indonesia yang seperti itu, pemerintah ingin segera mengimplemetasikan e-goverment," kata Pratama.
Itu artinya kata Pratama, semua sistem pemerintah dan data penduduk didalamnya akan terintegrasi. Resikonya baik nomor rekening, data pribadi, nomor jaminan sosial, alamat tempat tinggl, informasi pribadi akan terdata dalam satu kesatuan sistem IT domain publik.
"Semakin terintegrasi dan lintas operasi, maka semakin mudah sistem itu akan dibobol atau bisa gagal," tegas Pratama.
Menurut Prtama melihat ambisi presiden Jokowi untuk membentuk e-goverment, maka Badan Cyber Nasional adalah konsekuensi logis yang harus segera dibentuk. Namun sayangnya, Pratama mengatakan pembentukan badan cyber nasional yang sebetulnya sudah terlambat ini masih mengalami jalan terjal.
"Sebetulnya badan cyber sudah ada di tiap lembaga, seperti menhan, menkopolhukam, kemenkominfo dan BIN. Tapi syaangnya tidak terintergasi dan belum dikelola dengan baik. Akhirnya kita cuma bisa mengobati saat serangan sudah datang, bukan mencegah," kata Pratama.
Pratama mencotohkan salah satu contoh negara yang pernah lumpuh total akibat telah menerapkan e-goverment tapi belum punya kemanan Cyber yang kuat. Negara itu adalah Estonia. Menurut Pratama negara yang terletak di benua Eropa itu pernah lumpuh akibat diserang oleh peretas (hacker). Akibatnya negara itu pernah lumpuh total akibat listrik, lalu lintas, perbankan dan sistem pemerintah yang sudah terintegriasi lewat e-goverment mati total.
"Saat itu Estonia mengalami kerugian yang cukup serius. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia," imbuh Pratama.
Pratama menambahkan yang harus perlu diperhatikan dalam pengamanan cyber diantaranya soal kerahasiaan identitas, otentikasi yang kuat (NIST tingkat-4), perangkat enkripsi data, keamanan penyimpanan kunci BYOD, browser yang aman, tanda-tangan digital, pengesahan dokumen, enkripsi suara untuk seluruh perangkat yang terhubung pada jaringan PSTN dan enkripsi Voip pada jaringan data.
[dem]
