Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Tidak Fair, Pemerintah Ampuni Pajak Pengusaha Besar!

KAMIS, 25 JUNI 2015 | 21:35 WIB | LAPORAN:

Rencana pemerintahan menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2017 mendatang dinilai sebagai langkah keliru. Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana tersebut.

Demikian disampaikan dosen ekonomi Universitas Sumatera Utara, Syafrizal Helmi Situmorang saat di Jakarta, Kamis (25/6).

"Sangat tidak fair, lah kok mereka pengusaha-pengusaha besar yang nunggak pajak triliunan diampuni. Apa memang harus begitu, ini keliru," tegas Syafrizal.


Menurutnya, pengampunan pajak rawan disalahgunakan para pelaku industri dalam skala menengah ke atas. Bahkan, dikhawatirkan pengusaha-pengusaha hitam yang selama ini kabur keluar negeri bisa kembali lagi ke Indonesia.

Syafrizal meminta pemerintahan Jokowi-JK berlaku tegas terhadap rencana kebijakan tersebut. Misalnya dengan mempublikasikan nama-nama pengusaha berikut perusahaan pengemplang pajak yang akan diampuni. Penting pula dibeberkan besaran pajak yang selama ini tidak dibayarkan ke negara.

"Misalnya masuk lagi dan diputihkan, itu juga harus diklasifikasi," tegas Syafrizal.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya