Berita

istt

Hukum Membangun Pasar yang Terbakar Pakai Dana Asing Haram

KAMIS, 25 JUNI 2015 | 02:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyesalkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menangani para pedagang korban kebakaran Pasar Panorama Lembang.

Bupati maupun instansi terkait dinilai tidak punya itikad untuk segera meringankan beban pedagang korban kebakaran. Pasar Panorama terbakar pertengahan bulan lalu.

"Hal tersebut terlihat jelas dari terkatung katungnya penempatan pasar darurat. Ini merupakan potret buruk yang seharusnya tidak terjadi," tegas  Wakil Sekertaris Jendral DPP IKAPPI, Abdullah Syahir, dalam siaran persnya (Rabu, 24/6).


Akibat dari lambanya Pemkab Bandung Barat ini, sekarang banyak muncul pedagang dadakan yang bukan korban kebakaran. Bila ini semakin dibiarkan akan semakin membuat para korban kebakaran terjepit. Pemkab tidak boleh abai begitu saja dengan situasi ini.

"Kami mengingatkan agar pemkab Bandung barut segera melakukan komunikasi dengan pedagang untuk melakukan upaya lanjutan. Seperti pembangunan pasar darurat segera dibangun agar para pedagang bisa berdagang dengan normal dan tenang," tegasnya.

Hal penting lainnya adalah lokasi pasar darurat harus atas dasar persetujuan pedagang. Artinya seluruh pedagang harus dilibatkan dalam penentuan lokasi ini tanpa terkecuali.

"Pemerintah Daerah tidak boleh menentukan secara sepihak lokasi pasar darurat. Karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang yang menentukan laju ekonomi daerah," tukasnya.

Dia juga mengingatkan agar Pemerintah Bandung Barat tidak menggunakan pihak investor dalam pembangunan kembali pasar panorama lembang. Menurutnya, hukum membangun pasar lembang yang terbakar menggunakan dana investor adalah haram.

"Pasar lembang harus dibangun menggunakan sumber sumber dana daerah, provinsi dan pusat. Untuk itu, pedagang tidak boleh di pungut biaya sepeserpun saat penempatan kembali pasar lembang. Mereka sudah tertimpa musibah kebakaran, sangat tidak manusiawi dan jauh dari rasa keberpihakan kepada rakyat bila mereka harus membayar untuk dapat menempati kembali pasar tersebut," tandasnya.

Proses pembangunan pasar lembang menjadi perhatian khusus bagi DPP IKAPPI. "Maka kami akan mengawal proses ini sampai akhir," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

UPDATE

Tumbuhkan Mimpi Puluhan Anak Nelayan Cilincing Lewat Nobar Film

Senin, 14 September 2026 | 03:18

Sejumlah Alutsista TNI Gercep Sisir Korban KM Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 02:55

Kesehatan di Tepi Republik

Senin, 14 September 2026 | 02:29

Ekonomi Batam Tumbuh 7,28 Persen Bukti Kepercayaan Dunia Usaha Terus Menguat

Senin, 14 September 2026 | 01:54

Terpilih jadi Ketum HPK Kosgoro 1957, Eric Hermawan Langsung Tancap Gas Konsolidasi

Senin, 14 September 2026 | 01:24

Abu Vulkanik Berbahaya bagi Air dan Ikan, Begini Penjelasannya

Senin, 14 September 2026 | 00:55

KDM Dinilai Lebih Utamakan Pencitraan Ketimbang Solusi Defisit APBD Jabar

Senin, 14 September 2026 | 00:33

Menuju HUT ke-81, Panglima TNI Buka Rangkaian 72 Lomba Open Turnamen

Senin, 14 September 2026 | 00:11

SOKSI Siap Tempuh Jalur Hukum Gugat 'Bocor Alus Tempo'

Minggu, 13 September 2026 | 23:48

Asta Cita, Zakat, dan Jalan Baru Mengentaskan Kemiskinan

Minggu, 13 September 2026 | 23:24

Selengkapnya