Berita

istt

Hukum Membangun Pasar yang Terbakar Pakai Dana Asing Haram

KAMIS, 25 JUNI 2015 | 02:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyesalkan lambannya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menangani para pedagang korban kebakaran Pasar Panorama Lembang.

Bupati maupun instansi terkait dinilai tidak punya itikad untuk segera meringankan beban pedagang korban kebakaran. Pasar Panorama terbakar pertengahan bulan lalu.

"Hal tersebut terlihat jelas dari terkatung katungnya penempatan pasar darurat. Ini merupakan potret buruk yang seharusnya tidak terjadi," tegas  Wakil Sekertaris Jendral DPP IKAPPI, Abdullah Syahir, dalam siaran persnya (Rabu, 24/6).

Akibat dari lambanya Pemkab Bandung Barat ini, sekarang banyak muncul pedagang dadakan yang bukan korban kebakaran. Bila ini semakin dibiarkan akan semakin membuat para korban kebakaran terjepit. Pemkab tidak boleh abai begitu saja dengan situasi ini.

"Kami mengingatkan agar pemkab Bandung barut segera melakukan komunikasi dengan pedagang untuk melakukan upaya lanjutan. Seperti pembangunan pasar darurat segera dibangun agar para pedagang bisa berdagang dengan normal dan tenang," tegasnya.

Hal penting lainnya adalah lokasi pasar darurat harus atas dasar persetujuan pedagang. Artinya seluruh pedagang harus dilibatkan dalam penentuan lokasi ini tanpa terkecuali.

"Pemerintah Daerah tidak boleh menentukan secara sepihak lokasi pasar darurat. Karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang yang menentukan laju ekonomi daerah," tukasnya.

Dia juga mengingatkan agar Pemerintah Bandung Barat tidak menggunakan pihak investor dalam pembangunan kembali pasar panorama lembang. Menurutnya, hukum membangun pasar lembang yang terbakar menggunakan dana investor adalah haram.

"Pasar lembang harus dibangun menggunakan sumber sumber dana daerah, provinsi dan pusat. Untuk itu, pedagang tidak boleh di pungut biaya sepeserpun saat penempatan kembali pasar lembang. Mereka sudah tertimpa musibah kebakaran, sangat tidak manusiawi dan jauh dari rasa keberpihakan kepada rakyat bila mereka harus membayar untuk dapat menempati kembali pasar tersebut," tandasnya.

Proses pembangunan pasar lembang menjadi perhatian khusus bagi DPP IKAPPI. "Maka kami akan mengawal proses ini sampai akhir," tandasnya. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

Update Kondisi Terkini Prajurit TNI Terkena Serangan Israel di Lebanon

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:10

Senator Aanya Buka-bukaan soal Interupsi Komeng di Paripurna DPD

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:08

Main dalam "In the Name of Justice", Steven Seagal Nyatakan Siap Mati Demi Rusia

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:02

Jelang Peresmian, Amanah Dorong Siswa jadi Agen Perubahan

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:54

Industri Manufaktur Indonesia Raup Kesepakatan Bisnis Senilai Lebih dari 10 Juta Dolar AS di MWO

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:48

KTT ASEAN-India, Airlangga: Investasi India Konkret

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:43

Harga Emas Antam Melejit di Akhir Pekan, Satu Gram Nyaris Tembus Rp1,5 Juta

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:15

Berembus Demo 20 Oktober, Pengamat: Transisi Harus Tetap Mulus

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:06

Buyer dari 13 Negara Tandatangani Kontrak Kerja Sama Senilai Rp13 Triliun di TEI 2024

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:55

Bursa Saham AS Menghijau, Dow Jones dan S&P 500 Tembus Rekor Tertinggi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:46

Selengkapnya