Pemerintah mengusulkan target pertumbungan ekonomi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sekitar 5,5 persen-6 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemeritnah juga mengajukan target inflasi tahun depan sebesar 3,5 persen-4 persen. Sementara revisi perkiraan nilai tukar rupiah dari usulan sebelumnya Rp 12.800-Rp 13.200 per dolar AS menjadi Rp 13 ribu-Rp 13.400 per dolar AS.
Komisi XI DPR menilai target pertumbuhan dan asumsi makro ini realistis jika melihat perkembangan perekonomian global dan kondisi di dalam negeri. Hanya saja perlu dipikirkan pula kualitas pertumbuhan itu dengan seksama.
"Daripada kita beroptimistis dengan pertumbuhan lebih tinggi tapi kurang berkualitas," tegas anggota Komisi XI DPR, Hj. Anna Mu'Awanah saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL.
Idealnya dari hasil kajian, papar dia, satu persen pertumbuhan menyerap 250 ribu - 300 ribu pekerja. Sektor mana yang dituju, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah.
"Jadi kalau enam atau tujuh persen dengan 250 ribu dibandingkan dengan empat persen dengan 300 ribu
kan tentunyan pilih empat persen tapi berkualitas," jelas dia, mencontohkan.
Terkait target pertumbuhan itu, Anna mengatakan, pemerintah perlu mendorong konsumsi dalam negeri agar importasi berkurang. Jika konsumsi bisa ditingkatkan maka produktivitas ikut termotivasi. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan yang dinilainya paling mendukung guna ketahanan pangan. Pun demikian pada sektor infrastruktur yang menjadi program andalan pemerintahan Jokowi-JK, khususnya di wilayah Indonesia timur.
"Pertanyaan saya, ingin membangun infrastruktur tapi tidak didukung sektor indusktri hulunya. Contohnya bangun semen, tapi bijih besi kita masih tertinggal dengan negara-negara lain, yang ada importasi masuk tak terbendung," pungkasnya.
[wid]
