Penyerangan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat atau yang dikenal dengan tragedi Dua Puluh Tujuh Juli tahun 1996 (Kuda Tuli) kerap dipolitisir. Padahal keluarga korban, baik yang dipenjara maupun yang luka-luka sudah menganggapnya selesai.
Demikian disampaikan salah satu korban tragedi tersebut, Ahmad Fikri kepada media di Jakarta, Selasa (23/6).
"Saat itu Sutiyoso memang jabatannya Pangdam Jaya yang bertanggung jawab terhadap stabilitas ibukota. Itu kita paham sebagai korban. Tapi jangan lupa di atasnya ada dua (orang) yang paling bertanggung jawab, ada Panglima (saat itu Feisal Tandjung) dan Presiden Suharto," kata Fikri kini menjadi aktivis sekaligus simpatisan PDIP.
Atas dasar itu, korban 27 Juli kata Fikri, mengaku kasus tersebut sudah selesai. Ditambah lagi, PDIP di bawah Megawati Soekarnoputri dan Sutiyoso saat menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan kompensasi kepada keluarga korban 27 Juli berupa modal usaha di kampung halaman masing-masing.
Di tempat yang sama, korban 27 Juli lainnya, Syafti hidayat, mengaku dirinya bersama Posko Pemuda Mahasiwa saat itu terpanggil ke kantor DPP PDIP bukan karena permintaan Megawati selaku ketua umum. Aktivis saat itu merasa terpanggil untuk melawan rezim Orde Baru yang menempatkan Megawati sebagai simbol perlawanan otoritarianisme.
"Kalau tidak ada bang Yos, ya waktu itu rezim Suharto tak akan turun dan Megawati serta PDIP tidak bisa besar," kata Syafti yang tergabung di relawan Bara JP itu.
Pun demikian dikatakan saksi mata kasus 27 Juli lainnya yang merupakat aktivis Forkot Mangapul Silalahi. Menurut Mangapul, Sutiyoso dan beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat ketika itu, berada di balik perlawanan terhadap Soeharto.
Mangapul mengaku sepakat dengan pernyataan staf Kepala Presiden Beathor Suryadi belum lama ini yang mengatakan kelompok Sutiyoso ini pada masa-masa itu aktif menggalang pertemuan dengan melibatkan tokoh-tokoh sipil untuk menggulingkan Soeharto.
Bahkan Sutiyoso dengan tegas mengatakan dirinya siap pasang badan dan bertanggung jawab demi mengakhiri kekusaan Soeharto.
"Sutiyoso selalu mendaptkan posisi strategis setiap kali PDIP berkuasa. Jadi hentikan politisasi 27 Juli," demikian Mangapul.
[dem]
