BW Sarankan MK Minta Rekaman Kriminalisasi KPK ke Pimpinan Aktif

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar bukti rekaman yang berisi upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diperdengarkan di majelis sidang.

Permintaan itu diminta langsung oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK, mengenai pasal pemberhentian sementara Pimpinan KPK, yang dimohonkan Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto.

Namun demikian, Bambang yang diminta untuk menghadirkan rekaman tersebut mengatakan bahwa hal itu bukan lagi menjadi kewenangannya. Pasalnya Bambang mengaku tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK aktif.
Bahkan, ia tidak bisa mengonfirmasi keberadaan rekaman tersebut.

Bahkan, ia tidak bisa mengonfirmasi keberadaan rekaman tersebut.

"Itu saya serahkan kepada Pimpinan KPK saja. Sebenarnya, intensi sekarang sudah cukup menunjukan kriminalisasi itu mudah dilakukan. Buktinya, beberapa hari setelah saya ditangkap, sudah ada surat pemberhentian," kata Bambang saat sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (23/6)

Pernyataan mengenai rekaman tersebut dilontarkan oleh penyidik KPK Novel Baswedan saat bersaksi dalam sidang uji materi dengan pasal yang sama di MK beberapa waktu lalu. Saat itu, Novel menyatakan bahwa pimpinan KPK memegang bukti bahwa KPK sengaja dilemahkan dengan kriminalisasi. Hal itu terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan.

Ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, yang dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan itu juga menyebut proses penegakan hukum terhadap pemohon, Bambang Widjojanto dalam keadaan yang tidak normal. Proses yang tidak normal, diketahui melalui adanya upaya kriminalisasi yang sempat direkam, dan diakui oleh penyidik KPK Novel Baswedan. [rus]