Komisi II DPR mengingatkan Komisi Pemilihan Umum jangan sampai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 334 miliar atas pelaksanaan anggaran Pemilu tahun 2013 dan 2014 mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 ini.
Karena itu, anggota Dewan meminta penjelasan dari KPU soal tindak lanjut dari temuan BPK tersebut.
"Kita ingin tahu, sudah sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan KPU terhadap audit BPK, dan sekaligus menyampaikan jumlah temuannya. Prinsipnya hal ini harus diselesaikan agar tidak berdampak terhadap tahapan pilkada serentak 2015 yang sedang berjalan," tegas Wakil Ketua Komisi II, Wahidin Halim dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6).
Politikus Demokrat yang akrab disapa WH ini menyoroti temuan LHP BPK terhadap KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota tidak hanya dilihat dari perspektif kerugian negara dengan angka yang mencapai ratusan miliar tersebut, tapi juga dari perspektif integritas institusi KPU dan kredibilitas kinerjanya.
"Adanya temuan ini juga mengkonfirmasi integritas dan kredibilitas kinerja KPU yang lemah, jangan sampai masyarakat kehilangan
trust kepada KPU dan KPUD, padahal harus mengawal hajat demokrasi yang dimulai tahun ini," tegasnya.
"KPU jangan malu-malu untuk melakukan rekonsiliasi kepada BPK, apalagi ini menyangkut uang rakyat," tandas mantan Walikota Tangerang yang mendapat WTP 7 kali berturut turut dari BPK RI ini.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan pilkada akan jalan terus. Sebab, berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pesta demokrasi itu.
"Persiapan KPU sesuai jadwal ditetapkan dalam PKPU. Semua tahapan diawali pencalonan 17 April lalu, dan sudah ada yang merespons di seluruh Indonesia, ada 156 mendaftar. Intinya sekarang kita sedang berproses," ujar Husni.
Menurut Husni, sejak 2009 sampai 2014, banyak yang pesimis pemilu berjalan. Karena itu dengan pengalaman yang ada, tidak ada alasan untuk tidak menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2015.
Soal temuan BPK tersebut, Husni Kamil Manik sebelumnya juga sudah menjelaskan, bahwa KPU telah menerima dan menindaklanjuti temuan BPK terhadap Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pelaksanaan Anggaran Pemilu pada KPU tahun 2013-2014 yang merugikan negara sebesar Rp 334 miliar. (Baca:
Inilah Klarifikasi Ketua KPU Soal Temuan BPK)
[zul]
