Sebab lain pelambatan ekonomi Indonesia adalah kebijakan Kabinet Kerja yang saling bertolak belakang satu sama lain. Misalnya, Badan Kordinasi Penanaman Modal (PKBM) berusaha untuk menarik minat investor asing ke dalam negeri. Sementara Kementerian Tenaga Kerja malah membuat kebijakan yang mempersulit orang asing mendapatkan izin kerja.
Demikian disampaikan analis Australian Strategic Policy Institute, John McBeth, dalam kolomnya yang terbit hari ini.
Dia juga menyoroti kebijakan Joko Widodo menghapuskan subsidi harga BBM akhir tahun lalu. Kebijakan itu kini memunculkan persoalan baru mengingat pemerintah kesulitan menghadapi fluktuasi harga minyak global, dan di sisi lain juga gagal mengajak publik memahami bagaimana sistem pasar bekerja.
Pendapatan dari kebijakan harga BBM ini dipompakan ke kebijakan infrastruktur tahun ini sebesar 32,2 miliar dolar AS. Namun di sisi lain, pengeluaran berupa belanja pada kuartal pertama tahun ini sangat kecil.
McBeth yang sudah lebih dari 40 tahun mengamati perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengatakan investor asing cenderung meninggalkan Indonesia. Dia mencontohkan, salah satu perusahaan telekomunikasi besar Indonesia baru-baru ini mengunjungi Singapura, Hong Kong dan London. Dalam tur itu mereka menemukan kenyataan pahit, dimana komitmen bisnis yang mereka kira dua minggu sebelumnya sudah beres ternyata musnah hanya dalam waktu satu malam.
Kebijakan Jokowi yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur pun dinilai sebagai sebuah kekeliruan. Karena kebijakan itu, Indonesia membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit.
[dem]
