Berita

ilustrasi/net

Dikira Bahas Audit BPK, Pimpinan Komisi II Salah Agenda

SENIN, 22 JUNI 2015 | 12:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Terjadi kesalahpahaman mengenai agenda rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, segenap pimpinan Komisi II DPR berpandangan bahwa RDP beragendakan menyenai audit BPK terhadap KPU. Namun ternyata, dalam undangan yang diterima dari Sekjen DPR, baik oleh KPU maupun anggota Komisi II, disebutkan bahwa RDP beragendakan evaluasi Peraturan KPU.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Komaruzzaman sempat mencerca Ketua KPU Husni Kamil Manik untuk blak-blakan soal audit BPK yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 334 miliar itu. Namun saat dipersilakan untuk memaparkan mengenai audit, Husni menjabarkan bahwa KPU diundang hadir ke Komisi II untuk membahas evaluasi PKPU, bukan soal audit BPK.


"Undangan hari ini yang kami terima adalah membahas PKPU, bukan audit bpk," ujar Husni sembari maju ke meja pimpinan menunjukkan perihal surat undangan, di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Senin, 22/6).

Ternyata, apa yang diucapkan Husni ini ikut diamini beberapa anggota Komisi II. Saan Mustofa misalnya. Ia meminta agar RDP difokuskan untuk membahas soal evaluasi PKPU sesuai undangan yang disebar.

"Diundangan memang soal evaluasi PKPU, makanya saya yakin KPU sudah mempersiapkan diri untuk evaluasi PKPU. Nah soal audit kita agendakan di lain hari saja," ujarnya.

Senada dengan hal itu, politisi PPP Arwani Thomafi juga meminta agar RDP dilanjutkan membahas evaluasi PKPU.

"Sekjen sudah dua kali kirim SMS pemberitahuan bahwa agenda RDP saat ini evaluasi pkpu‎," ujarnya.

Namun begitu diakhir kesimpulan, Rambe menanyakan kesiapan KPU untuk menjawab mengenai hasil audit BPK. Lantaran KPU mengaku siap, maka agenda RDP hari ini adalah evaluasi PKPU yang dilanjutkan dengan tindak lanjut audit BPK.

"Apakah semua setuju? Kalau setuju rapat kita skors sampai jam setengah satu," tutup Rambe. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya