Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menaruh perhatian besar untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal, Kawasan Timur Indonesia, kawasan perdesaan, kawasan marjinal perkotaan, dan wilayah strategis di luar Pulau Jawa.
Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong pengembangan wilayah dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI.
Dalam konteks itu, Menteri Basuki telah mengubah mindset Kementerian PUPR dengan menekankan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan dan sosial komunitas. Salah satu perubahan itu dengan hadirnya Badan. Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Menteri Basuki menyebutnya sebagai "Bappenas-nya Kementerian PUPR".
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan, untuk mendorong pembangunan dari pinggiran ini, ada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang tersebar di 4 WPS di Pulau Papua, 2 WPS di Kepulauan Maluku, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di Sulawesi, dan 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, dan 6 WPS di Sumatera.
Sebagai contoh Menteri PUPR mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan Ambon-Seram. Ada pula, WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Aksesibilitas Baru Papua di ruas Nabire-Enarorali-Ilaga-Timika-Wamena.
"Salah satu langkah nyata yang dilakukan Menteri Basuki adalah bekerjasama dengan TNI AD untuk membuka akses jalan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara," jelas Velix Wanggai dalam keterangannya, Minggu (21/6).
Dikatakan, dalam APBN 2015 dialokasikan Rp 2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di Kalimantan sekitar 740 km. Demikian pula, Menteri Basuki akan mendorong penyelesaian Trans-Papua guna memperkuat konektivitas dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman. Sedangkan dalam R-APBN 2016, Menteri Basuki memberikan fokus ke perbatasan Kalimantan dan Trans-Papua.
Masih dalam mendorong ekonomi wilayah pinggiran ini, Velix Wanggai mengurai Kementerian PUPR fokus membangun bendungan untuk mempercepat hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendorong daerah-daerah potensial pertanian di luar Pulau Jawa, sambil menjaga momentum pertumbuhan. Ekonomi dan sentra-sentra lumbung pangan di Pulau Jawa.
Selain itu, katanya, Kementerian PUPR juga menyentuh modal sosial masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan.
"Dalam konteks membangun dari pinggiran ini, Menteri Basuki menegaskan;
when we build infrastructure, we build the nation," utup Karo Velix.
