Berita

Hendrawan Supratikno

Soal Investasi, PDIP Ingatkan Pemerintah jangan Sampai Dituding Neolib

KAMIS, 18 JUNI 2015 | 16:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Peringatan yang disampaikan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri agar pemerintah tidak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi disambut baik.

"Saya kira itu bagus," ujar anggota Komisi XI, Prof. Hendrawan Supratikno, kepada Kantor Berita Politik RMOL petang ini.

Sebelumnya Chatib mengingatkan agar pemerintah tak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi. Sebab insentif bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan utama investor menanamkan modal di dalam negeri.


Menurut Chatib, kepastian keberlangsuan proyek lebih penting dibandingkan sekedar tebar-tebar fasilitas insetif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday.

Meski begitu, bukan berarti Prof. Hendrawan tidak setuju dengan rencana pemerintah akan memberikan fasilitas intensif kepada para calon investor.

"Pemerintah harus menjanlankan tugasnya, nggak apa-apa dalam rangka memperbaiki ikim investasi. Saya setuju. Tapi tidak usah terlalu digembar-gemborkan," kata gurubesar dari Universitas Kristen Satya Wacana ini mengingatkan.

Karena dia menambahkan, pemerintah malah nanti dituding terlalu mengandalkan dana asing dengan janji-janji yang diberikan tersebut. "Nanti dituding neolib lagi," ucap politikus senior PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, investor akan datang kalau kondisi untuk berinvestasi terpenuhi. Misalnya, proses perizinan cepat dan adanya supremasi hukum atau penegakan hukum berjalan dengan baik.

"Nggak usah dijanjikan. Kalau terjadi seperti itu di lapangan, investor akan datang. Intinya, investor akan melihat bukti dibanding janji," ungkapnya.

Apalagi, dia menambahkan, investasi itu mudah berubah, mengikuti dinamika pasar. "Kalau kita sering gembar-gembor, sementara pasar cepat berubah pasar, itu nanti yang digembar-gemborkan bisa dipermalukan," demikian Prof. Hendrawan Supratikno yang pernah tercatat sebagai dekan termuda di Indonesia. [zul]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya