Berita

Hendrawan Supratikno

Soal Investasi, PDIP Ingatkan Pemerintah jangan Sampai Dituding Neolib

KAMIS, 18 JUNI 2015 | 16:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Peringatan yang disampaikan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri agar pemerintah tidak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi disambut baik.

"Saya kira itu bagus," ujar anggota Komisi XI, Prof. Hendrawan Supratikno, kepada Kantor Berita Politik RMOL petang ini.

Sebelumnya Chatib mengingatkan agar pemerintah tak mudah mengumbar fasilitas insentif untuk meningkatkan daya tarik investasi. Sebab insentif bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan utama investor menanamkan modal di dalam negeri.

Menurut Chatib, kepastian keberlangsuan proyek lebih penting dibandingkan sekedar tebar-tebar fasilitas insetif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday.

Meski begitu, bukan berarti Prof. Hendrawan tidak setuju dengan rencana pemerintah akan memberikan fasilitas intensif kepada para calon investor.

"Pemerintah harus menjanlankan tugasnya, nggak apa-apa dalam rangka memperbaiki ikim investasi. Saya setuju. Tapi tidak usah terlalu digembar-gemborkan," kata gurubesar dari Universitas Kristen Satya Wacana ini mengingatkan.

Karena dia menambahkan, pemerintah malah nanti dituding terlalu mengandalkan dana asing dengan janji-janji yang diberikan tersebut. "Nanti dituding neolib lagi," ucap politikus senior PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, investor akan datang kalau kondisi untuk berinvestasi terpenuhi. Misalnya, proses perizinan cepat dan adanya supremasi hukum atau penegakan hukum berjalan dengan baik.

"Nggak usah dijanjikan. Kalau terjadi seperti itu di lapangan, investor akan datang. Intinya, investor akan melihat bukti dibanding janji," ungkapnya.

Apalagi, dia menambahkan, investasi itu mudah berubah, mengikuti dinamika pasar. "Kalau kita sering gembar-gembor, sementara pasar cepat berubah pasar, itu nanti yang digembar-gemborkan bisa dipermalukan," demikian Prof. Hendrawan Supratikno yang pernah tercatat sebagai dekan termuda di Indonesia. [zul]

Populer

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

UPDATE

Update Kondisi Terkini Prajurit TNI Terkena Serangan Israel di Lebanon

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:10

Senator Aanya Buka-bukaan soal Interupsi Komeng di Paripurna DPD

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:08

Main dalam "In the Name of Justice", Steven Seagal Nyatakan Siap Mati Demi Rusia

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:02

Jelang Peresmian, Amanah Dorong Siswa jadi Agen Perubahan

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:54

Industri Manufaktur Indonesia Raup Kesepakatan Bisnis Senilai Lebih dari 10 Juta Dolar AS di MWO

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:48

KTT ASEAN-India, Airlangga: Investasi India Konkret

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:43

Harga Emas Antam Melejit di Akhir Pekan, Satu Gram Nyaris Tembus Rp1,5 Juta

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:15

Berembus Demo 20 Oktober, Pengamat: Transisi Harus Tetap Mulus

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:06

Buyer dari 13 Negara Tandatangani Kontrak Kerja Sama Senilai Rp13 Triliun di TEI 2024

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:55

Bursa Saham AS Menghijau, Dow Jones dan S&P 500 Tembus Rekor Tertinggi

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 08:46

Selengkapnya