Berita

myanmar/net

Global

Batasi Media Jelang Pemilu, Myanmar Dikritik Amnesty

RABU, 17 JUNI 2015 | 15:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kelompok HAM internasional yang berbasis di London, Amnesty International mengecam pemerintah Myanmar karena menghambat kinerja media dalam melakukan peliputan jelang pemilihan umum yang akan digelar di negara tersebut.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Rabu (17/6), Amnesty menekankan bahwa pemerintahan Presiden Thein Sein kerap melakukan ancaman, pelecehan, dan bahkan kurungan penjara untuk mengintimidasi media menjelang pemilihan umum Myanmar. Pemilihan umum itu sendiri dijadwalkan akan digelar pada akhir Oktober atau awal November tahun ini.

Amnesty membeberkan bahwa sepanjang tahun lalu saja pemerintah Myanmar telah mengintensifkan pembatasan terhadap kebebesan berekspresi. Sejak setahun terakhir, setidaknya ada 10 pekerja media yang dipenjara karena melaksanakan tugasnya.


Pembatasan pada kerja media, menurut Amnesty, merupakan tindakan yang menghambat laju reformasi demokrasi yang digaungkan oleh negara tersebut.

Perlu diketahui, pada taghun 2011 lalu, pemerintah Myanmar yang menggantikan kepemimpinan junta militer telah berjanji untuk menegakkan rencana reformasi demokrasi.

Namun demikian, seperti dimuat Press TV, belum ada komentar lebih lanjut dari pemeirntah Myanmar terkait kritik tersebut. [mel]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya