Berita

Victor Edison Simanjuntak/net

Hukum

Sejak Awal Proyek Kondensat Total Loss

RABU, 17 JUNI 2015 | 13:20 WIB | LAPORAN:

Kembali ditegas kasus dugaan korupsi proyek penjualan kondensat yang melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan BP Migas menyebabkan negara menderita kerugian besar.

"Ya hilang semua," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/6).

Ketika ditanya kerugian negara sama dengan nilai proyek penjualan kondensat oleh PT TPPI yang dipasok dari SKK Migas, Victor membenarkan hal tersebut. "Iya betul, dua koma sekian miliar dolar saya lupa," kata Victor.


Sebelumnya, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) diketahui proyek penjualan kondensat PT TPPI yang dipasok dari SKK Migas telah merugikan negara.

"Mereka pendapat awalnya ini total loss (total kerugian negara), kenapa bisa total loss? karena sejak awal dilaksanakan lifting ini tidak ada kontrak kerja," kata Victor.

Victor juga mempertanyakan lifting yang sudah berjalan namun tidak disertakan dengan kontrak. "Berarti sejak awal sudah salah, sampai ke belakang salah, ini menurut mereka (BPK) total loss," katanya.

Selain itu, Victor juga pernah menyatakan kondesat jatah negara tersebut,  diambil alih PT TPPI dari SKK Migas dengan nilai sebesar US$3 miliar. Selanjutnya, TPPI menjual kondensat dengan US4 miliar, sehingga memperoleh keuntungan sebesar US1 miliar. "Kita mau melihat aliran uang ini kemana"
 
Menurut Victor di saat bersamaan PT TPPI juga memiliki tunggakan utang sebesar US$140 juta ditambah dengan pinalti sekitar US$143 juta. Lalu, keuntungan sebesar US1 miliar tersebut ternyata tidak dibayarkan untuk melunasi hutang.  
 
"Keuntungan US$ 1 miliar kenapa tidak dibayar dan lalu mengalir kemana saja ini," katanya. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya