Berita

rini soemarno.net

PROYEK E-GOVERNMENT

Perlu Ditangkap, Menteri Rini Agen Ganda di Pemerintahan Jokowi

RABU, 17 JUNI 2015 | 00:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno membangun pusat data pemerintah di Singapura dinilai sebagai langkah blunder. Langkah Menteri Rini akan membuat Indonesia mudah ditelanjangi dari sisi cyber system.

"Dengan begitu akan terjadi sabotase, data-data penting yang berhubungan dengan kepentingan nasional akan jebol. Akan dengan mudah Singapura mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan percakapan Presiden Jokowi yang bersifat top secret sekalipun. Tentu saja semua data ini bisa dijual ke negara lain atau digunakan oleh Singapura," ujar Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono kepada redaksi, Selasa (16/6).

Menurut dia, dengan adanya pusat data base informasi E-Goverment Indonesia di Singapura membuktikan kalau Rini Soemarno merupakan agen ganda yang ada dipemerintahan Jokowi.


Lebih lanjut dikatakan dia, keputusan Rini menyerahkan proyek E-Government kepada Singapura melalui kerjasama Telkom dan SingTel tidak bisa disebut sebagai langkah korporasi. Tetapi sebagai tindakan membantu intelijen asing dalam menguasai, memata-matai, dan memporak-porandakan negara.

"Tindakan Rini dapat dikatagorikan sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dia menjual rahasia negara secara legal melalui mekanisme bisnis, dan karena itu Menteri Rini harus ditangkap," tukas Tri Sasono.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya