E- Government merupakan proyek neoliberal yang dibiayai Bank Dunia dalam rangka mengeruk sumber daya APBN Indonesia. Dengan E- Government asing akan secara langsung dapat mencaplok sumber daya pajak rakyat untuk proyek proyek mereka di Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta, Salamuddin Daeng, dalam siaran persnya di Jakarta (Selasa, 16/6).
Namun yang lebih celaka, Menteri BUMN Rini Soemarno membentuk perusahaan patungan antara perusahaan Indonesia, Telkom dengan SingTel (Temasek) Singapura untuk menggarap proyek tersebut. Menurut Salamuddin, yang dilakukan Rini tersebut adalah pengkhinatanan terhadap bangsa dan negara.
Karena kerjasama antara Telkom dan SingTel dalam proyek E-Budgeting akan menjadi proyek terbesar Singapura di Asia. "Proyek ini sekaligus merupakan penyempurnaan kegiatan intelijen Singapura bersama Amerika Serikat yang telah dilakukan sebelumnya," ungkapnya.
Sebab, seperti dikemukan Snowden bahwa tindakan mata-mata yang dilakukan di Indonesia selama ini bekerjasama dengan Singtel Singapura. Menurut dokumen
pembocor data rahasia tersebut, Singapura selama ini membantu National Security Agency (NSA) dalam memata matai ASEAN.
Singapura melalui intelijen luar negeri yakni Security and Intelligence Department (SID)-yang bekerjasama dengn NSA memiliki fasilitas
high-speed fibre optic cables yang mampu menyadap seluruh informasi kawasan.
Makanya, langkah Rini dalam menyerahkan proyek E-Budgeting sistem kepada Singapura melalui kerjasama Telkom dan Singtel, sama sekali tidak bisa disebut sebagai langkah korporasi. Namun merupakan tidakan membantu intelijen asing dalam menguasai, memata matai, dan memporakporandakan negeri ini.
"Tindakan Meneg BUMN Rini Suwandi melakukan kerjasama antara Telkom dengan Singtel untuk membangun pusat data E-Goverment di Singapura, jika dijalankan dapat dikatagorikan pengkhianatan terhadap negara, menjual rahasia negara secara legal melalui mekanisme bisnis dan karena itu harus Menteri Rini harus ditangkap," tandasnya.
[zul]
