Berita

Politik

PKS Anggap Era Jokowi Paling Liberal Kelola Migas

SABTU, 13 JUNI 2015 | 09:10 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Dibandingkan pemerintahan sebelumnya, era Joko Widodo dianggap paling liberal, terutama dalam pengelolaan minyak dan gas (migas).

"Pemerintahan sekarang paling liberal dalam pengelolaan migas karena didasari pada keekonomian nya dan asas efesiensi yang merupakan ruh dari sistem liberal," demikian anggota Komisi VII DPR, Iskan Qolba Lubis melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Bahkan menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, pengelolaan migas saat ini lebih liberal dari negara liberal sekalipun, karena tidak adanya transparansi.


"Dengan harga yang tidak transparan, maka membuat harga di atas harga keekonomiannya dan lebih parah dari negara liberal," katanya.

Iskan menambahkan bahwa sekarang dengan kebutuhan minyak lebih besar dari produksi artinya sudah ada ketergantungan. Sehingga nasionalisme pengelolaan minyak seperti yang dikobarkan menteri terkait sudah tidak relevan.

"Kita berharap pada pengelolaan gas yang memiliki cadangan cukup banyak untuk mandiri, tapi adanya kontrak jangka panjang dengan asing plus harga yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tak ada artinya lagi kemandirian," kritiknya.[wid] 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya